[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab478e5b-089f-49c1-8246-6a3bab39f959","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2014","number","17","year","2014","published_date","2014-06-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 17, BN 2014/ NO 713; PERATURAN.GO.ID : 18 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 850).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan panas bumi dan memberikan kepastian harga jual beli uap panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diwajibkan membeli tenaga listrik dari PLTP dan uap panas bumi untuk PLTP. Pembelian ini berasal dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP atau pemegang kuasa yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Harga patokan tertinggi ditetapkan berdasarkan wilayah dan tanggal operasi komersial. PT PLN (Persero) harus menyediakan model PJBL dalam dokumen lelang. Peraturan ini juga mengatur tata cara pelaksanaan pembelian, penambahan kapasitas, perpanjangan kontrak, dan penyesuaian harga tenaga listrik dan uap panas bumi.

","transitional_provisions","1. Terhadap badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja yang belum memiliki IUP sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, harga jual tenaga listrik tetap berlaku sesuai hasil lelang dan untuk proses selanjutnya berlaku ketentuan tata cara pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.\n2. Badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP, telah ada penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP kepada PT PLN (Persero), dan memiliki IUPTL serta menandatangani PJBL paling lambat tanggal 31 Desember 2014.\n3. Badan usaha yang menandatangani PJBL paling lambat tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan penyesuaian harga setelah melakukan eksplorasi dan studi kelayakan.\n4. Dalam hal badan usaha tidak melaksanakan penandatanganan PJBL sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka badan usaha dimaksud tidak dapat mengajukan penyesuaian harga.\n5. Badan usaha pemegang IUPTL untuk dapat melakukan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil eksplorasi dan studi kelayakan kepada PT PLN (Persero).\n6. Berdasarkan hasil eksplorasi dan studi kelayakan yang disampaikan oleh badan usaha pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PT PLN (Persero) melakukan negosiasi terhadap penyesuaian harga jual tenaga listrik yang diusulkan pemegang IUPTL sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku mengenai penyesuaian harga jual tenaga listrik.","sanctions","1. Dalam hal Pemegang IUPTL tidak melakukan eksplorasi dan studi kelayakan serta tidak mencapai commercial operation date (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL, maka badan usaha dimaksud diberikan sanksi sesuai kesepakatan dalam PJBL.\n2. Dalam hal pemegang IUP dan/atau Pemegang IUPTL tidak mengembalikan IUP dalam jangka waktu yang ditentukan, Menteri menyampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen ESDM No. 22 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143717/permen-esdm-no-22-tahun-2012","9177e104-7325-4b56-b09c-18742c6d2327","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.713, 2014 KEMEN ESDM. Electricity. Geothermal Steam. PLTP. Purchase. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2014
CONCERNING
PURCHASE OF ELECTRIC POWER FROM GEOTHERMAL POWER PLANT
AND GEOTHERMAL STEAM FOR GEOTHERMAL POWER PLANT
BY PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to accelerate geothermal development, it is necessary to reorganize the regulations regarding the purchase of electric power from geothermal power plant as referred to in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 22 of 2012;
that in order to provide certainty on the selling price of geothermal steam for geothermal power plant, it is necessary to regulate the purchase of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab478e5b-089f-49c1-8246-6a3bab39f959","actionData","errors"]