[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab36cc21-e2a0-404c-a098-2da17d0aec2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Nagari","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-24","effective_date","2002-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Perangkat Nagari","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perangkat nagari
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perangkat Nagari
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa \n Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\nPermendagri Nomor 83 Tahun 2015\r\nPermendagri Nomor 84 Tahun 2015\r\n \n Perda ini mengatur tentang Perangkat Nagari dengan sistematika sebagai berikut: \r\nBab I Ketentuan Umum \r\nBab II Pengangkatan Perangkat Nagari \r\nBab III Pemberhentian Perangkat Nagari \r\nBab IV Kekosongan Jabatan Perangkat Nagari \r\nBab V Struktur Organisasi dan Tata Kerja \r\nBab VI Rotasi Perangkat Nagari \r\nBab VII Penghasilan Perangkat Nagari \r\nBab IX Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari \r\nBab X Pembinaan dan Pengawasan \r\nBab XI Pembiayaan \r\nBab XII Ketentuan Peralihan \r\nBab XIII Ketentuan Lain-Lain \r\nBab XIV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2002. \n Mencabut Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 15).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perangkat Nagari. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengangkatan Perangkat Nagari yang selektif dan transparan, sehingga menghasilkan Perangkat Nagari yang berkualitas dan berkinerja baik.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pengangkatan Perangkat Nagari:** Proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari dilakukan oleh tim seleksi.\n2. **Pemberhentian Perangkat Nagari:** Tata cara pemberhentian Perangkat Nagari diatur untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Wali Nagari.\n3. **Kekosongan Jabatan Perangkat Nagari:** Mengatur pengangkatan pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Nagari demi kelancaran pelayanan masyarakat dan pemerintahan.\n4. **Struktur Organisasi dan Tata Kerja:** Menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Nagari untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.\n5. **Unsur Staf Perangkat Nagari:** Memungkinkan Wali Nagari mengangkat unsur staf untuk mendukung tugas Perangkat Nagari sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.\n6. **Rotasi Perangkat Nagari:** Wali Nagari dapat melakukan rotasi jabatan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Nagari.\n7. **Penghasilan Perangkat Nagari:** Mengatur penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari (ADN) dan sumber lain dalam APB Nagari.\n8. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari:** Mewajibkan Perangkat Nagari dan staf untuk mengikuti program peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari.\n9. **Pembinaan dan Pengawasan:** Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata Pemerintahan Nagari yang baik.","transitional_provisions","1. Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.\n2. Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.\n3. Sekretaris Nagari yang saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIJUNJUNG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
NAGARI APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 50 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Nagari Apparatus;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions within the Province of Central Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 25);
Law Number 6 of 2014 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 7, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5495);
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab36cc21-e2a0-404c-a098-2da17d0aec2b","actionData","errors"]