[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab2faff3-9d08-4b63-a4c2-6d960f18c153","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boven Digoel","place_of_enactment","Tanah Merah","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-izin-trayek
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO. 16, TLD NO. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 141 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, yang pungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2008. \n Dalam peraturan dibahas mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, saat retribusi terutang, surat pendaftaran, pemungutan, tatacara pembayaran, tatacara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pemeriksaan, pemanfaata, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Boven Digoel. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut Retribusi Izin Trayek sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
Golongan Retribusi: Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan, jenis, dan kapasitas angkutan penumpang umum.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis izin dan kapasitas angkutan, dengan rincian tarif yang berbeda untuk angkutan perkotaan, pedesaan, khusus, dan bus.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.
Saat Retribusi Terutang: Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
Kewajiban Wajib Retribusi: Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah).
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya SKRD.
Tata Cara Penagihan: Penagihan dilakukan dengan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) jika Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Kedaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun.
Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi.
Pemanfaatan: Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOVEN DIGOEL
REGIONAL REGULATION OF BOVEN DIGOEL REGENCY
NUMBER 16 OF 2011
CONCERNING
ROUTE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOVEN DIGOEL,

Considering:

that based on Article 141 letter a and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, the Route Permit Retribution is one type of Regency/City Regional Retribution, the collection of which is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Route Permit Retribution;

Remembering:

Law Number 12 of 1969 concerning the Establishment of the Autonomous Province of West Irian and Autonomous Regencies in the Province of West Irian (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1969 Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2097;
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab2faff3-9d08-4b63-a4c2-6d960f18c153","actionData","errors"]