[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab2a0e9f-5d18-4454-a5a3-c3a841596fff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang PERLINDUNGAN GURU","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","PERLINDUNGAN GURU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN GURU
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NO.4, LL Kab. Kayong Utara : 13 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERLINDUNGAN GURU\r\n
ABSTRAK:	\n \n Menimbang :\r\na. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun generasi penerus bangsa Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan;\r\nb. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan profesionalisme guru, diperlukan perlindungan terhadap guru di daerah dalam menjalankan tugas agar tercipta rasa aman, nyaman, serta keleluasaan dalam mendidik peserta didik;\r\nc. bahwa perlindungan terhadap guru dimaksudkan untuk menjamin hak, kesejahteraan, serta perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi dalam menjalankan tugas, guna meningkatkan harkat dan martabat guru;\r\nd. bahwa dalam rangka mendukung peran dan fungsi guru sebagai pendidik, perlu dilakukan upaya perlindungan guru sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru; \n Mengingat :\r\n\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058). \n Materi Pokok\r\nPeraturan ini mengatur perlindungan guru di Kabupaten Kayong Utara, termasuk:\r\n\r\nDefinisi istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, Guru, dan Organisasi Profesi Guru.\r\nTujuan melindungi guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan.\r\nHak guru meliputi rasa aman, nyaman, keleluasaan mendidik, kesejahteraan, dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk meningkatkan harkat dan martabat.\r\nKewajiban guru meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.\r\nLarangan tindakan kekerasan, perundungan, dan diskriminasi terhadap guru.\r\nPerlindungan berupa pencegahan dan penanganan pelanggaran hak guru, termasuk pembentukan tim perlindungan oleh Perangkat Daerah.\r\nSanksi administratif untuk pelaku pelanggaran hak guru sesuai peraturan perundang-undangan.\r\nPembentukan dan pengelolaan dana perlindungan guru dari APBD, sumbangan, dan bantuan lain.\r\nPengawasan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2024. \n tidak ada \n Peraturan ini mengatur secara rinci hak, kewajiban, larangan, mekanisme perlindungan, sanksi, pendanaan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap guru di Kabupaten Kayong Utara untuk mendukung peran mereka sebagai pendidik profesional. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya, mengingat peran strategis guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Latar belakangnya adalah adanya kasus kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil terhadap guru.

Ketentuan Substansial:

Hak dan Kewajiban Guru:\n
- Guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, jaminan kesejahteraan sosial, promosi, penghargaan, cuti, perlindungan hukum dan profesi, perlindungan HKI, kesempatan meningkatkan kompetensi, sarana dan prasarana, kebebasan memberikan penilaian, rasa aman, kebebasan berserikat, kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, serta pelatihan dan pengembangan profesi.
- Guru berkewajiban merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik guru, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
\n
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua:\n
- Pemerintah Daerah wajib menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi guru, menyusun rencana strategis perlindungan guru, mendorong tanggung jawab pihak lain, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan, menjamin hak guru dalam menyampaikan pendapat dan berserikat, memfasilitasi peran serta masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, serta mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru.
- Satuan Pendidikan wajib menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi guru, mencegah dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, menerima laporan, koordinasi, dan kerja sama, serta menjamin hak guru dalam menyampaikan pendapat dan berserikat.
- Organisasi Profesi Guru wajib menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi guru, mencegah dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, menerima laporan, koordinasi, dan kerja sama, menjamin hak guru dalam menyampaikan pendapat dan berserikat, memfasilitasi peran serta masyarakat, serta menyusun rencana strategis perlindungan guru.
- Masyarakat berkewajiban mencegah dan melindungi guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi guru, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan guru.
- Orang tua dan keluarga berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan guru melalui pemajuan, penghormatan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru.
\n
Kedudukan dan Wewenang Guru:\n
- Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional yang diakui dengan sertifikat pendidik.
- Guru berwenang memberikan penilaian, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
\n
Pelaksanaan Perlindungan Guru:\n
- Perlindungan guru meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HKI.
- Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum.
- Dibentuk Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) untuk mengefektifkan perlindungan hukum.
- Perlindungan profesi dilakukan oleh Organisasi Profesi Guru.
- Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- Guru berhak mendapatkan perlindungan atas HKI yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
\n
Pembinaan dan Pengawasan:\n
- Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan guru.
\n

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[110],{"_111":112,"_113":114},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang PERLINDUNGAN GURU","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NORTH KAYONG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
TEACHER PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KAYONG,

Considering:

that in order to implement the ideals of realizing the goals of the state as stated in the preamble to the Indonesian Constitution, teachers who have a strategic role in educating the nation's life, and the development of the nation's next generation based on belief in the One Almighty God, are of noble character, and have scientific knowledge;
that to assist in the implementation of the duties and professional of teachers, it is necessary to have protection for teachers in the region in carrying out their duties in order to create a sense of security and comfort, as well as freedom in educating students;
that protection for teachers is intended to guarantee teacher rights, teacher welfare, and non-discriminatory

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab2a0e9f-5d18-4454-a5a3-c3a841596fff","actionData","errors"]