[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab28be44-e651-4084-85e8-df766459aaa0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang cenderung tidak mentaati hukum lingkungan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf K pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 198; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2012; Perda Prov. Gorontalo No. 04 Tahun 2011. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup termasuk di dalamnya mengatur tentang azaz, tujuan, dan ruang lingkup, tugas dan wewenang, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, hak, kewajiban, dan larangan, kerja sama dan kemitraan, peran masyarakat, sistem informasi lingkungan hidup, perizinan, pembinaan, pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penyidikan, ketentuan pidana, pembiayaan, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Terdiri dari 83 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Gorontalo seri E), beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bertujuan untuk melindungi Provinsi Gorontalo dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Gorontalo, serta menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta mengelola Amdal dan UKL-UPL. Peraturan ini juga mengatur inventarisasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengembangan instrumen pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya pengalokasian anggaran berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Gorontalo seri E), beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), ayat (3), pasal 43 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 76 ayat (1), atau pasal 107 huruf b, huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, atau pembatalan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF GORONTALO,

Considering:

that planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement are important components in environmental management, in order to prevent a decline in the quality of the environment in Gorontalo Province caused by the behavior of the community and business actors and/or activities that tend not to comply with environmental law;
that according to the provisions of Article 9 paragraph (4) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and the attachment on the division of concurrent government affairs letter K on the division of government affairs in the environmental sector, the government affairs of the provincial regional government include:
1. prevention, control and recovery of pollution and/or environmental damage

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab28be44-e651-4084-85e8-df766459aaa0","actionData","errors"]