For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelatihan Fungsional Widyaiswara

Also known as: Peraturan LAN 7/2021 · Peraturan LAN No. 7 Tahun 2021 · Peraturan LAN Nomor 7 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:10 November 2021Publication Date:9 November 2021
Pendidikan & Pelatihan AparaturTata Kelola Administrasi Publik

Information

TypePeraturan Lembaga Administrasi Negara
ThemePelatihan Fungsional Widyaiswara
LocationLembaga Administrasi Negara
Effective Date10 November 2021
Publication Date09 November 2021
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2018. 2. Ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 3 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2019 sepanjang memuat frasa perpindahan dari jabatan lain.

Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara. Peraturan ini mengatur pelatihan fungsional bagi Widyaiswara, yang terdiri dari Pelatihan Fungsional Penguatan dan Pelatihan Fungsional Pengembangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier Widyaiswara. Pelatihan Fungsional Penguatan wajib diikuti oleh Widyaiswara yang baru diangkat atau dipromosikan, sedangkan Pelatihan Fungsional Pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pada jenjang jabatan tertentu. Penyelenggaraan pelatihan dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan terakreditasi. Metode pelatihan dapat berupa e-learning atau blended learning. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan tertentu dan mematuhi Kode Sikap Perilaku.

(-)

1. Peserta yang melanggar Kode Sikap Perilaku diberikan sanksi berupa peringatan lisan, surat teguran, atau diberhentikan tidak dengan hormat dari pelatihan.