[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab1c0d37-c89c-4c21-ba18-0b334738ec3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2007","number","11","year","2007","published_date","2007-03-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - PEMBENTUKAN - PENGHAPUSAN - PENGGABUNGAN - KELURAHAN - STATUS DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 \n PERDA ini mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2007. \n 20 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 81)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pati.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Desa: Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya setempat. Syarat pembentukan desa meliputi jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga, luas wilayah yang dapat dijangkau, wilayah kerja dengan jaringan perhubungan, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi sumber daya alam dan manusia, batas desa yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai.
Penghapusan dan Penggabungan Desa: Desa yang tidak lagi memenuhi syarat dapat dihapus atau digabungkan dengan desa lain. Proses ini harus melalui musyawarah dengan masyarakat.
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan: Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Syarat perubahan status meliputi jumlah penduduk minimal 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan meningkatnya volume pelayanan.
Pengaturan Lain: Peraturan ini juga mengatur tentang nama desa, pengaturan pemerintahan desa, sarana dan prasarana, lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan, kekayaan desa, batas desa, serta pembentukan dusun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2007
on
ESTABLISHMENT, DELETION, MERGER OF VILLAGES AND
CHANGE OF VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PATI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions in Article 4 paragraph (1) and Article 5 paragraph (4) of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Establishment, Abolition, Merger of Villages and Changes in Village Status to Urban Villages; \n \n
Bearing in Mind:	\n \n Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 24, State News Dated August 8, 1950); \n Law Number 10 of 2004 on the Establishment of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 53,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab1c0d37-c89c-4c21-ba18-0b334738ec3d","actionData","errors"]