[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab159652-2979-4c5c-8981-843ab22aaa0a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-03-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman - Bantuan Pemerintah - Pembelian - Kendaraan Bermotor Listrik - Baterai - Roda Dua
2023
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 6, BN.2023/No.256, http://jdih.kemenperin.go.id: 11 hlm.
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjalankan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, serta untuk meningkatkan efisiensi ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan dalam rangka pembangunan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua, perlu diberikan bantuan pemerintah guna meningkatkan daya beli dan keterjangkauan masyarakat terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua. \n Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 3 Tahun 2014; Perpres Nomor 55 Tahun 2019; Perpres Nomor 107 Tahun 2020; PMK Nomor 168/PMK.05/2015; Permenperin Nomor 7 Tahun 2021; dan Permenperin Nomor 6 Tahun 2022. \n Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Program Bantuan secara transparan dan akuntabel. Program Bantuan diberikan kepada masyarakat tertentu yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat: 1) kredit usaha rakyat; 2) bantuan produktif usaha mikro; 3) bantuan subsidi upah; dan/atau 4) penerima subsidi listrik sampai dengan 900 (sembilan ratus) volt ampere. Program Bantuan diberikan untuk periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 diberikan dengan kuota sebesar: 1) paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2023; dan 2) paling banyak 600.000 (enam ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2024. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023. \n Lampiran file: 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua (KBL Berbasis Baterai Roda Dua). Latar belakangnya adalah untuk menjalankan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, meningkatkan efisiensi ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih dan kualitas udara yang baik.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap KBL Berbasis Baterai Roda Dua. Bantuan diberikan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi kriteria seperti penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 volt ampere.

Ketentuan substansial mencakup:

Pemberian bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7.000.000,00 untuk setiap pembelian satu unit KBL Berbasis Baterai Roda Dua.
Program bantuan berlaku untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan kuota masing-masing 200.000 unit dan 600.000 unit.
KBL Berbasis Baterai Roda Dua harus memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 40% dan terdaftar dalam Sistem Informasi yang disediakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Perusahaan Industri yang memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Dua harus mendaftarkan produknya ke dalam Sistem Informasi dan diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang ditunjuk oleh Menteri.
Proses verifikasi meliputi pemeriksaan legalitas perusahaan, jumlah produksi yang memenuhi syarat TKDN, dan kelayakan diler resmi.
LVI melakukan surveilan terhadap KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Bantuan.
Perusahaan Industri mengajukan penggantian potongan harga kepada KPA melalui Sistem Informasi setelah KBL Berbasis Baterai Roda Dua terjual kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Peraturan ini juga mengatur mengenai biaya verifikasi yang dibebankan kepada Perusahaan Industri dan proses rekapitulasi serta pembayaran penggantian potongan harga.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan dari kepesertaan Program Bantuan.\n2. LVI yang melakukan verifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sebagai LVI.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_109":110,"_111":112,"_36":113},"text","Permenperin No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/268779/permenperin-no-21-tahun-2023","73bea462-7293-40a5-9c85-5708eca04902","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
GUIDELINES FOR PROVIDING GOVERNMENT ASSISTANCE FOR THE PURCHASE OF
TWO-WHEELED BATTERY-BASED ELECTRIC MOTOR VEHICLES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement Presidential Regulation Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program (Battery Electric Vehicle) for Road Transportation, and to increase energy resilience efficiency, energy conservation in the transportation sector, and the realization of clean energy, clean air quality, and environmentally friendly in the context of developing a two-wheeled battery-based electric motor vehicle ecosystem, it is necessary to provide government assistance to increase public purchasing power and affordability of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab159652-2979-4c5c-8981-843ab22aaa0a","actionData","errors"]