[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aaf36d19-bcba-4f01-b062-10b3d39d8692","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA RUANG WILAYAH - rencana
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2011 No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi\r\nkeuangan secara tertib, transparan, konsisten, dan\r\nakuntabel serta untuk kelancaran penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan\r\nBupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang \r\nSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nKabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 140\r\nTahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati \r\nPurbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan\r\nProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten \r\nPurbalingga; bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dalam \r\npengelolaan administrasi keuangan maka Peraturan\r\nBupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang\r\nSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah \r\nKabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 140\r\nTahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati\r\nPurbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan \r\nProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten\r\nPurbalingga, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 \r\nTahun 2021 Sistem dan Prosedur Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah Kabupaten Purbalingga; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014; \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (34) sampai dengan ayat (38) dan ayat (111) Pasal 1, ayat (4) Pasal 74, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 127, penghapusan ayat (6). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang \n 16 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan tujuan mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan pusat pelayanan, peningkatan keterhubungan perkotaan-perdesaan, pengembangan prasarana daerah, peningkatan pengelolaan kawasan lindung, pengurangan kegiatan budidaya pada lahan kawasan lindung, pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kawasan perdagangan, pengembangan industri berbahan baku lokal, pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir, peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, dan pengembangan kawasan strategis daerah. Strategi penataan ruang mencakup pembagian wilayah fungsional, pengembangan pusat pelayanan baru, optimalisasi peran ibukota kecamatan, pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergis, peningkatan kualitas jaringan jalan, pelayanan sistem energi dan telekomunikasi, pengembangan sistem prasarana sumber daya air, sistem jaringan limbah, jalur dan ruang evakuasi bencana alam, sistem sanitasi lingkungan, penentuan deliniasi kawasan lindung, penghijauan lereng Gunung Slamet, pengelolaan kawasan berkelerengan tinggi, pengolahan tanah dengan pola terasiring, pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, pengembangan pertanian yang diimbangi dengan penanaman tanaman keras, penetapan lahan sawah beririgasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengarahan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan bukan sawah, revitalisasi dan pengembangan jaringan irigasi, peningkatan produktivitas lahan pertanian, pembatasan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana, pengendalian perkembangan permukiman perdesaan pada kawasan pertanian lahan pangan, pengarahan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan secara efisien, pengembangan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, pengembangan peran PKL, PKLp dan PPK sebagai kawasan perkotaan tempat pemasaran komoditas perdagangan, peningkatan peran PPL sebagai pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan, pengarahan pengembangan kegiatan industri manufaktur di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura), pengembangan agroindustri, pengembangan industri kreatif yang berbahan baku lokal, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan, perikanan, dan pariwisata, pengembangan kawasan perlindungan setempat, penghijauan kawasan pantai, pemantapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan, pengembangan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional, pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional, turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI), pengarahan dan memantapkan perkembangan koridor jalan arteri pantai utara (pantura), pengembangan kawasan pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan, memantapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan Waliksarimadu, pengembangan potensi panas bumi, pengembangan pos pengamatan gunung berapi, peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan DAS, dan peningkatan perlindungan terhadap kawasan pendukung keseimbangan iklim makro di kawasan pesisir.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
REGIONAL REGULATION
OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2011
on
SPATIAL PLAN
OF PEMALANG REGENCY
YEAR 2011-2031

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

Considering :

that to direct development in Pemalang Regency by utilizing regional space in a resourceful, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner to improve community welfare and security, it is necessary to establish a Spatial Plan for Pemalang Regency;
that based on the provisions in Article 26 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, it is stated that the Regional Spatial Plan is stipulated by a Regency Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Spatial Plan of Pemalang Regency for the Year 2011-2031.

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aaf36d19-bcba-4f01-b062-10b3d39d8692","actionData","errors"]