[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aae8e38c-6f37-40c2-94a0-597f32d421ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BD.2023/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi hukum dan dokumen hukum yang meliputi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang dilakukan secara tertib, terpadu dan berkesinambungan perlu dibentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum;\r\nbahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Tnformasi Hukum Kemcntcrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pembentukan JDIH, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Pembentukan JDIH ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014.

Peraturan ini mengatur pembentukan JDIH Kabupaten yang terdiri dari pusat JDIH (Bagian Hukum) dan anggota JDIH (Perangkat Daerah, perpustakaan Desa, dan pihak lain yang mengelola produk hukum). Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan evaluasi anggota JDIH, termasuk perumusan kebijakan, pengumpulan produk hukum, pembinaan SDM, dan penyampaian laporan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Anggota JDIH bertugas mengelola dokumentasi dan informasi hukum di instansinya, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian laporan kepada Bagian Hukum.

Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum, dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi hukum ditata melalui sistem katalog, sistem mandiri (LAN), dan sistem internet/website (jdih.banggaikep.go.id). Tim Pengelola Pusat JDIH melakukan integrasi/link website dengan JDIH Provinsi Sulawesi Tengah, JDIH Kementerian Dalam Negeri, dan Pusat JDIH Nasional, serta melakukan update data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan melalui website JDIH Pemerintah Kabupaten.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, melalui pemberian bimbingan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pertemuan dan koordinasi berkala. Pengawasan bertujuan untuk menjamin pengelolaan JDIH berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGGAI ISLANDS
THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

REGULATION OF REGENT OF BANGGAI ISLANDS
NUMBER 3 YEAR 2023
on
MANAGEMENT OF LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to provide and improve the quality of service to the community for the need for legal information and legal documents which include legal products in the form of laws and regulations or other legal products that are carried out in an orderly, integrated and sustainable manner, it is necessary to form a legal documentation and information network;
that as implementation of the provisions of Article 2 paragraph (3) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2014 on Management of Legal Documentation and Information Network of the Ministry of Home Affairs and Local Government, the Regent forms a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aae8e38c-6f37-40c2-94a0-597f32d421ca","actionData","errors"]