[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aad82379-8f3d-4e08-b383-c9f0dd6bd359","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2019","number","22","year","2019","published_date","2019-11-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD No.22/2019, No Reg Perda 22-350/2019, TLD No.243
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai salah\r\nsatu pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah\r\nBank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan\r\nJawa Tengah perlu memberikan penambahan\r\npenyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka\r\nmeningkatkan perekonomian dan pendapatan asli\r\ndaerah serta kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal\r\n333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat\r\nmelakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha\r\nmilik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan\r\nharus ditetapkan dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan\r\nModal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada\r\nPerusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan\r\nRakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bentuk Penyertaan Modal; Jumlah dan Sumber Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Mojosongo (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 162).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (PT BPR BKK JATENG (Perseroda)).

Latar Belakang dan Tujuan: Penyertaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan permodalan PT BPR BKK JATENG (Perseroda), menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) di bidang perbankan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan Substansial:

Bentuk penyertaan modal adalah uang.
Jumlah Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang menjadi bagian kewajiban yang harus dipenuhi dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.703.917.000,00.
Jumlah seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang telah disetorkan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp2.940.000.000,00.
Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp4.763.917.000,00, yang akan dipenuhi secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
Bupati berwenang memproses Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai prosedur yang berlaku.
PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala.

","transitional_provisions","1. Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT BPR BKK JATENG (Perseroda), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Boyolali No. 13 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347510/perda-kab-boyolali-no-13-tahun-2025","0ccfcee7-4510-49af-abd2-eecd1151a130","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 22 OF 2019
ABOUT
CAPITAL PARTICIPATION OF THE BOYOLALI REGENCY GOVERNMENT TO
REGIONAL PUBLIC COMPANY OF RURAL BANK
SUB-DISTRICT CREDIT AGENCY OF CENTRAL JAVA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that the Boyolali Regency Government as one of the shareholders of the Regional Public Company of Rural Bank Sub-district Credit Agency of Central Java needs to provide an additional regional government capital participation in order to improve the economy and original regional income and community welfare;
that based on the provisions of Article 304 and Article 333 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aad82379-8f3d-4e08-b383-c9f0dd6bd359","actionData","errors"]