Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2026

Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pemerintahan dalam negeri melalui penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan berbasis kompetensi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mengoptimalkan proses pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelatihan.

Ruang lingkup pelatihan mencakup bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan, penegakan peraturan daerah dan kepala daerah, ketertiban umum, ketenteraman, pelindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penyelenggaraan perizinan. Jenis pelatihan yang diselenggarakan meliputi pelatihan dasar, pelatihan teknis, dan pelatihan fungsional.

Penyusunan kurikulum pelatihan dilakukan oleh unit kerja Kementerian yang membidangi pengembangan sumber daya manusia bersama unit kerja teknis terkait, dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan pelatihan melibatkan unit kerja Kementerian, unit pelaksana teknis, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja Kementerian yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. Peserta pelatihan wajib memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi jabatan yang dibuktikan melalui dokumen resmi. Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai sistem pembelajaran terintegrasi, penggunaan perangkat pembelajaran, serta pemberian surat tanda tamat pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus.