[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aacf4b34-e55d-4c96-a156-5b81f34f5939","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2022","number","50","year","2022","published_date","2022-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penghasilan - Pejabat Administrasi - Terdampak - Penataan Birokrasi
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 50, LN.2022/No. 84, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi
ABSTRAK:	\n \n Kebijakan penataan birokrasi dilaksanakan melalui penghapusan jabatan administrasi dan pengalihan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional yang sesuai tugas dan fungsi jabatan. Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagai akibat dari penataan birokrasi tersebut perlu dijamin agar penghasilannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; dan PP Nomor 11 Tahun 2017. \n Perpres ini mengatur mengenai Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi. Penghasilan dimaksud diberikan sejak Pejabat Administrasi dialihkan dan dilantik menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai respons terhadap perubahan kebijakan pemerintah mengenai penataan birokrasi yang berdampak pada manajemen Aparatur Sipil Negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional tidak mengalami penurunan penghasilan akibat perubahan tersebut.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pengalihan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, termasuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Penghasilan Pejabat Fungsional yang baru tidak boleh lebih rendah dari penghasilan sebelumnya. Komponen penghasilan meliputi tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang relevan. Jika terjadi penurunan penghasilan, pejabat tersebut tetap menerima penghasilan setara dengan jabatan administrasi sebelumnya. Ketentuan ini berlaku hingga pejabat mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 50 OF 2022
CONCERNING
INCOME OF ADMINISTRATIVE OFFICIALS
AFFECTED BY BUREAUCRATIC RESTRUCTURING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that there have been changes in Government policy regarding bureaucratic restructuring which has an impact on changes in the management arrangements for State Civil Apparatus within government agencies;
that the bureaucratic restructuring policy is implemented through the abolition of administrative positions and the transfer of Administrative Officials to Functional Officials in accordance with their duties and functions;
that Administrative Officials who are transferred to Functional Officials as a result of bureaucratic restructuring need to be guaranteed that their income does not decrease compared

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aacf4b34-e55d-4c96-a156-5b81f34f5939","actionData","errors"]