[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aacab1a8-b1c2-485a-ac40-14ef7791cfc0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 20 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 20 Tahun 2025","number","20","year","2025","published_date","2025-08-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-KOPERASI-KELURAHAN-MERAH-PUTIH
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 20
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk koperasi kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaran Koperasi Kelurahan Merah Putih; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI\r\nBAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS\r\nBAB V PELINDUNGAN KOPERASI\r\nBAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN\r\nBAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB VIII PENDANAAN\r\nBAB IX KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2025. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 20 Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna mengoptimalkan pemerataan ekonomi dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi di tingkat kelurahan.

Secara substansial, Pemerintah Daerah berwenang melakukan koordinasi teknis, memfasilitasi pembentukan koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi, serta menyediakan anggaran untuk mendukung program tersebut. Pembentukan koperasi dilakukan melalui musyawarah kelurahan khusus yang melibatkan unsur masyarakat dan perangkat daerah terkait. Koperasi yang dibentuk harus mencantumkan nama kelurahan setempat, dengan struktur pengurus dan pengawas yang dipilih dari pendiri, di mana Lurah menjabat sebagai Ketua Pengawas secara ex officio.

Koperasi dapat menjalankan berbagai kegiatan usaha, seperti penyediaan sembako, obat murah, unit simpan pinjam, hingga pengelolaan logistik. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan koperasi yang mencakup aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta inovasi dan teknologi. Selain itu, dibentuk Satuan Tugas yang dipimpin oleh Wali Kota untuk mempercepat pembentukan dan penyelenggaraan koperasi. Pemerintah Daerah juga berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan koperasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGULATION OF THE MAYOR OF PAREPARE
NUMBER 20 OF 2025
ON
ORGANIZATION OF THE MERAH PUTIH URBAN VILLAGE COOPERATIVE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that cooperatives are grassroots economic activities that have a strategic position, potential, and role in improving the regional economy, supporting the economic resilience of the community, and improving the welfare of the people, so they need to be developed through facilitation, protection, and empowerment of cooperatives;
that to realize development from the urban village level for economic equality as a manifestation of the sixth asta cita, it is necessary to establish the Merah Putih urban village cooperative through the establishment, development, and revitalization of cooperatives in urban villages;
that based on the provisions of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 7 of 2021 on Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises, the regional government is mandated to provide facilitation, protection, and empowerment for cooperatives;
that based on the considerations as referred to in letter

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aacab1a8-b1c2-485a-ac40-14ef7791cfc0","actionData","errors"]