[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aab916cc-15b1-44d7-96a3-c8b9325cbc25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-03-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Retribusi Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Izin Usaha-Perdagangan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.48
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maka perlu dipungut retribusi atas pelayanan pemberian perizinan tersebut; \n Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besaran Tarif; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; Kadaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 8 hlm. Penjelasan: 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Latar belakang peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha perdagangan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan di Kota Yogyakarta melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang diwujudkan dalam pemberian retribusi. Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pengenaan retribusi atas pelayanan pemberian pendaftaran ulang SIUP.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pendaftaran ulang SIUP.
Besaran tarif retribusi untuk setiap pendaftaran ulang SIUP ditetapkan berdasarkan nilai modal yang disetor dan kekayaan bersih perusahaan, dengan tarif yang berbeda untuk perusahaan kecil (Rp. 100.000), menengah (Rp. 150.000), dan besar (Rp. 300.000).
Masa retribusi adalah 5 tahun.
Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi atau dalam kondisi tertentu seperti bencana alam.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF YOGYAKARTA CITY
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 5 OF 2009
CONCERNING
TRADING BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Yogyakarta City Regional Regulation Number of 2009 concerning Trading Business License (SIUP), it is necessary to collect retribution for the service of granting the permit; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Trading Business License Retribution; \n \n
Remembering:	\n \n Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Provinces of East Java, Central Java, West Java and within the Special Region of Yogyakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1955 Number 53, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aab916cc-15b1-44d7-96a3-c8b9325cbc25","actionData","errors"]