[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aab59a40-5ca1-40d3-814a-0ec7caaa4c03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2018
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 6, BN. 2018 No. 572, jdih.lipi.go.id
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas \r\ndan kelangsungan tanggung jawab di lingkungan \r\nLembaga Ilmu Pengetahun Indonesia selama pejabat \r\ndefinitif berhalangan, perlu menunjuk pelaksana tugas \r\ndan pelaksana harian; \r\nb. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tugas dan \r\nkewenangan dari pelaksana tugas dan pelaksana harian \r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur \r\ntugas, kewenangan, dan hak pelaksana tugas dan \r\npelaksana harian di lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang \r\nTata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana \r\nHarian di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5494); \r\n2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang \r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5601); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); \r\n4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322); \r\n5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNon-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 \r\nTahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNon-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian \r\nTahun 2013 Nomor 11); \r\n6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Lingkup Kewenangan; Penunjukan dan Pemberhentian; Hak Keuangan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018. \n 13 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 ini mengatur tentang tata cara penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penunjukan Plt dan Plh agar proses kerja tetap berjalan efektif, menentukan batas kewenangan, tugas, dan hak Plt dan Plh, serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi selama pejabat definitif berhalangan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan Plt dan Plh dalam melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya, termasuk menetapkan sasaran kerja pegawai, kenaikan gaji berkala, cuti (selain cuti di luar tanggungan negara), surat penugasan pegawai, usul mutasi kepegawaian (kecuali antarinstansi), serta izin tugas belajar, pelatihan, seleksi jabatan, dan tidak masuk kerja. Plt dan Plh tidak berwenang mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, termasuk perubahan rencana strategis atau rencana kerja pemerintah, serta pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pegawai.

Peraturan ini juga mengatur tentang penunjukan dan pemberhentian Plt dan Plh. Plt ditunjuk jika pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas berhalangan tetap, sementara Plh ditunjuk jika pejabat tersebut berhalangan sementara. Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh adalah pegawai yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. Penunjukan Plt atau Plh dituangkan dalam surat perintah dan merupakan tugas tambahan yang diperhitungkan dalam sasaran kerja pegawai.

Terkait hak keuangan, Plt dan Plh tidak diberikan tunjangan jabatan sebagai Plt atau Plh. Namun, mereka diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 100% dari tunjangan kinerja jabatan definitifnya ditambah 20% jika setingkat, atau 100% dari tunjangan kinerja jabatan Plt/Plh jika setingkat lebih tinggi.

","transitional_provisions","1. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang telah ditunjuk dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini tetap diakui dan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Lembaga ini.\n2. Pembayaran tunjangan kinerja bagi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang telah ditunjuk dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini dibayarkan sejak penunjukan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2018
ON
PROCEDURES FOR APPOINTMENT OF EXECUTORS AND DAILY EXECUTORS
WITHIN THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the smooth implementation of tasks
and the continuity of responsibilities within the
Indonesian Institute of Sciences while definitive officials
are unable to perform their duties, it is necessary to appoint executors
and daily executors;
that to provide legal certainty regarding the duties and
authorities of executors and daily executors
as referred to in letter a, it is necessary to regulate
the duties, authorities, and rights of executors and
daily executors within the Indonesian Institute of
Sciences;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aab59a40-5ca1-40d3-814a-0ec7caaa4c03","actionData","errors"]