[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aaab1eb3-6fb2-4f84-b591-cfb6e9d91bcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan\r\nKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah","short_title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-01-02","effective_date","2023-01-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0468a870-eecd-46a9-b97a-7e5641e786aa","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","short_name","Permenkop UKM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Kementerian Koperasi dan UKM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan\r\nKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jdih
2023
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 1, BN 2023/NO 29; PERATURAN.GO.ID: 11 HLM
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TENTANG Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan\r\nKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan pemenuhan kebutuhan\r\nmasyarakat atas dokumen dan informasi hukum, perlu\r\npemberian pelayanan yang bersumber dari dokumentasi\r\ndan informasi hukum di lingkungan Kementerian\r\nKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;\r\nb. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi\r\nhukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di\r\nlingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah, perlu membentuk jaringan dokumentasi dan\r\ninformasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan\r\njaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan\r\nPresiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil\r\ndan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan\r\nlnformasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi\r\ndan Usaha Kecil dan Menengah; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 11 Tahun 2022. \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, tugas dan fungsi, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pemantauan, pelaporan dan evaluasi, pendanaan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum, serta untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm). Peraturan ini membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkopukm yang terpadu dan terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

\n\n

Organisasi JDIH Kemenkopukm terdiri dari pusat JDIH yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian melalui Biro Hukum dan Kerja Sama, serta anggota JDIH yang meliputi berbagai Biro, Sekretariat Deputi, dan Direktur di lingkungan Kemenkopukm. Pusat JDIH bertugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, dan mengelola JDIH Kemenkopukm, serta melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pada anggota JDIH. Anggota JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh unit kerja masing-masing.

\n\n

JDIH Kemenkopukm mengelola dokumen hukum dan informasi hukum, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM, putusan pengadilan, monografi hukum, artikel majalah hukum, dan instrumen hukum lainnya. Pengelolaan dilakukan secara manual dan elektronik, dengan mengunggah salinan dokumen hukum ke dalam laman resmi JDIH Kemenkopukm setelah dilegalisasi atau diautentikasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
KEMEN-KUKM. JDIH.

REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
NUMBER 1 OF 2023
ON
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK WITHIN THE
MINISTRY OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to provide fulfillment of the community's needs for legal documents and information, it is necessary to provide services sourced from legal documentation and information within the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises;
that to manage complete, accurate, easy, and fast legal documentation and information within the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, it is necessary to form a legal documentation and information network that is integrated and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aaab1eb3-6fb2-4f84-b591-cfb6e9d91bcc","actionData","errors"]