[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aaa9f680-f9e7-4773-9976-bd0b398a0b97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Musi Rawas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 2003","number","11","year","2003","published_date","2003-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Musi Rawas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-kewenangan-daerah
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:	\n \n Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan perusahaan minyak dan gas bumi baik dalam rangka otonomi daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Untuk tertib hukum dan administrasi, maka Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Minyak dan Gas Bumi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Petroleum-opslagordonnantic (Staatsblad 1927 Nomor 199) tentang Penimbunan Bahan-bahan Cair; UU No.28 Tahun 1959; UU No.44 Tahun 1960; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 2001; PP No.19 Tahun 1973; PP No.17 Tahun 1974; PP No.25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1451.K/10/MEM/2000 Tahun 2000. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dibidang Minyak Gas dan Bumi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DIatur pula mengenai Pemberian Izin, Rekomendasi dan Persetujuan, Tata Cara Pengajuan Permohonan pada Kegiatan Hulu; Tata Cara Pengajuan Permohonan pada Kegiatan Hilir; Tata Cara Pengajuan Permohonan Untuk Jasa Penunjang; Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi dalam Kabupaten Musi Rawas; serta Retribusi atas Pemberian Perizinan, Rekomendasi dan Persetujuan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di bidang minyak dan gas bumi, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, baik dalam rangka otonomi daerah, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan, serta untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pemberian Izin, Rekomendasi, dan Persetujuan: Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berwenang memberikan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan, rekomendasi penggunaan kawasan hutan, izin pendirian gudang bahan peledak, izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan, rekomendasi lokasi pendirian kilang, izin pendirian depot, izin pendirian SPBU, izin pemasaran bahan bakar khusus, izin pengumpulan pelumas bekas, dan persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang.
Tata Cara Pengajuan Permohonan: Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan permohonan untuk berbagai izin dan persetujuan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan minyak dan gas bumi di wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pengusahaan, produksi, pemasaran, standar teknis, K3, dan pengelolaan lingkungan.
Pelaporan: Badan usaha yang mendapatkan izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Dinas.
Retribusi: Atas pemberian perizinan, rekomendasi, dan persetujuan dikenakan retribusi.

","transitional_provisions","1. Perizinan atau rekomendasi atau persetujuan yang ada diterbitkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 11 OF 2003
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF MUSI RAWAS REGENCY
IN THE OIL AND NATURAL GAS SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n

Considering :

that as implementation of the provisions of Government Regulation No. 25 of 2000 concerning the authority of the Regency as an Autonomous Region, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Musi Rawas Regency concerning the Implementation of the Authority of the Regional Government of Musi Rawas in the Oil and Natural Gas Sector;
that the Regional Regulation of Musi Rawas Regency concerning the Implementation of the Authority of the Regional Government of Musi Rawas in the Oil and Natural Gas Sector as intended in letter a can be used as a guideline in organizing oil and natural gas companies both in the context of regional autonomy,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aaa9f680-f9e7-4773-9976-bd0b398a0b97","actionData","errors"]