[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa845d1b-30a7-4f1c-b4e4-eed43fbcc2bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman \r\nPengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 19 Tahun 2021","number","19","year","2021","published_date","2021-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"64f7f366-fc1e-4ae9-b663-3bdefcd7b9e9","Pencegahan Gratifikasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman \r\nPengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR 19
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman \r\nPengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa terdapat Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi \r\nNomor 2 Tahun 2019 ten tang Pelaporan Gratifikasi yang \r\ntelah ditetapkan dan Peraturan Walikota Metro Nomor 10 \r\nTah un 20 1 7 ten tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi \r\ndi Lingkungan Pemerintah Kota Metro, perlu disesuaikan \r\ndengan kebutuhan serta perkembangan peraturan \r\nperundang-undangan, terutama tentang gratifikasi; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan \r\nPeraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nWalikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman \r\nPengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota \r\nMetro; \n UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2001, UU No 30 Tahun 2002, UU No 10 Tahun 2015, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 79 Tahun 2005, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, Perpres No 54 Tahun 2018, Permenpan RB No 52 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 120 Tahun 2018, Peraturan KPK No 2 Tahun 2019, PERDA Kota Metro No 24 Tahun 2016, PERDA Kota Metro No 9 Tahun 2019. \n Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021. \n Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 10) \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini disusun sebagai upaya penyesuaian pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro agar selaras dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi serta perkembangan regulasi terkait lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pejabat serta pegawai terhadap ketentuan gratifikasi, menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel, serta membangun integritas aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.\n\nSecara substansial, peraturan ini mengatur kewajiban bagi setiap pejabat atau pegawai untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selain itu, diatur pula kewajiban pelaporan atas penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Peraturan ini menetapkan pengecualian tertentu atas gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, seperti pemberian dalam keluarga, keuntungan investasi yang berlaku umum, atau hadiah dalam kegiatan kedinasan tertentu dengan batasan nilai dan kriteria yang telah ditentukan. UPG diberikan wewenang untuk menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi, serta melakukan koordinasi dengan KPK terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi, baik sebagai milik negara maupun milik penerima. Selain itu, peraturan ini memperkuat aspek perlindungan bagi pelapor gratifikasi yang beritikad baik dari tindakan balasan atau perlakuan diskriminatif, serta mewajibkan pejabat atau pegawai untuk membuat surat pernyataan periodik mengenai penolakan, penerimaan, atau pemberian gratifikasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100,106],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Perwali Kota Metro No. 46 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/319791/perwali-kota-metro-no-46-tahun-2018","64d2c226-e4eb-4e0a-93d1-a6748873636c",{"_101":107,"_103":108,"_36":109},"PERWALI Kota Metro No. 10 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO","https://peraturan.bpk.go.id/Details/95499/perwali-kota-metro-no-10-tahun-2017","7b0bf72a-3c25-4b10-9af0-7677c6323480","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF METRO
PROVINCE OF LAMPUNG
REGULATION OF THE MAYOR OF METRO
NUMBER 19 OF 2021
ON
AMENDMENT TO MAYOR OF METRO REGULATION NUMBER 10 OF 2017
ON
GUIDELINES FOR GRATUITY CONTROL WITHIN THE METRO CITY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

Considering :

that there is Corruption Eradication Commission Regulation Number 2 of 2019 on Gratuity Reporting which has been established and Mayor of Metro Regulation Number 10 of 2017 on Guidelines for Gratuity Control within the Metro City Government, which needs to be adjusted to the needs and developments of laws and regulations, especially regarding gratuities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to establish a Mayor Regulation on Amendment to Mayor of Metro Regulation Number 10 of 2017 on Guidelines for Gratuity Control within the Metro City Government;

Bearing in Mind :

Law Number 12 of 1999 on the Formation of Way Kanan Regency, East Lampung Regency, and Metro Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 46, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3825);
Law Number 28 of 1999 on State Administration that is Clean and Free from

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa845d1b-30a7-4f1c-b4e4-eed43fbcc2bd","actionData","errors"]