[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa7f1ce3-953c-4b61-89ee-efe9a05bff96","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penduduk-pencatatan sipil
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan\r\npencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan\r\npenerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah,\r\nterkoordinasi dan berkesinambungan;\r\nb. bahwa peraturan pelaksanaan dibidang\r\npendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini perlu\r\ndisesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat,\r\nsehingga perlu ditinjau dan disempurnakan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah–daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,\r\nJawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun\r\n1954;Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974;Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984;Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992;Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34\r\nTahun 2000; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008;Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006;Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan kependudukan terkait tertib administrasi pendaftaran penduduk dan\r\npencatatan sipil \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2009. \n Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan\r\nNomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil\r\n(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2003 Seri B Nomor 3), dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Pekalongan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan hukum warga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk pembebasan biaya penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Hak dan kewajiban penduduk terkait dokumen kependudukan, pelayanan, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, dan informasi.\n2. Kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.\n3. Prosedur pencatatan biodata, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).\n4. Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dan orang asing, pendaftaran WNI tinggal sementara, pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri, pendaftaran kedatangan WNI dan orang asing dari luar negeri.\n5. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.\n6. Pencatatan sipil meliputi akta kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama/jenis kelamin, dan kewarganegaraan.\n7. Retribusi atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.","transitional_provisions","","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- untuk WNI dan Rp. 100.000,- untuk orang asing.\n2. Tidak membawa KTP saat bepergian dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,-.\n3. Orang asing yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,-.\n4. Pejabat yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-.\n5. Tindakan pemalsuan dokumen, perubahan data tanpa hak, akses ilegal ke database kependudukan, pencetakan ilegal blangko dokumen kependudukan, dan pendaftaran ganda dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":91},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF РEKALONGAN CITY
YEAR 2009 NUMBER 5

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 5 OF 2009
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION REGISTRATION
AND CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to orderly implement population registration and civil registration, it is necessary to organize the implementation and issuance of population documents in an integrated, directed, coordinated and sustainable manner;
that the implementing regulations in the field of population registration and civil registration at this time need to be adapted to the development of circumstances and demands of the community, so it needs to be reviewed and improved;
that based on the considerations as referred to in letters a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Implementation of Population

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa7f1ce3-953c-4b61-89ee-efe9a05bff96","actionData","errors"]