[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa7cd5f5-a688-4981-9145-ecde056395c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah; Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; \n Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Pelaporan; Ruang Lingkup Pelaporan; Jenis Pelaporan; Muatan Laporan; Materi Laporan; Mekanisme Dan Pelaksanaa Pelaporan; Informasi LPPD; Pelaporan Administrasi Keuangan Badan Permusyawaratan Desa; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab dan transparan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis laporan yang harus dibuat oleh Kepala Desa dan BPD, yaitu LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), dan laporan keuangan BPD.
Ruang lingkup pelaporan meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Muatan laporan LPPD dan LKPJ Kepala Desa, yang meliputi ringkasan rencana kerja perangkat Desa, penyelenggaraan urusan, alokasi dan realisasi anggaran, sarana dan prasarana, serta permasalahan dan penyelesaian.
Mekanisme dan pelaksanaan pelaporan, termasuk penyusunan, tata cara penyampaian, dan evaluasi LPPD dan LKPJ.
Kewajiban Kepala Desa untuk menginformasikan LPPD kepada masyarakat.
Kewajiban BPD untuk menyampaikan laporan administrasi keuangan kepada Kepala Desa.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa dan BPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Tindakan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :\n a. penundaan pemberian alokasi dana desa (ADD); atau\n b. pengurangan pemberian alokasi dana desa (ADD).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
ON
GUIDELINES FOR REPORTING ACCOUNTABILITY OF THE IMPLEMENTATION OF
VILLAGE ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 15 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages juncto Article 48 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 35 of 2007 concerning General Guidelines for Procedures for Reporting and Accountability for the Implementation of Village Administration, it is necessary to establish a Regional Regulation on Guidelines for Reporting Accountability for the Implementation of Village Administration;
that based on what is meant in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Guidelines for Reporting Accountability for the Implementation of Village Administration;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa7cd5f5-a688-4981-9145-ecde056395c7","actionData","errors"]