[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa74685f-a03b-4aa4-811b-39a13fbb3450","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KEOLAHRAGAAN - DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2013/16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan salah satunya melalui kegiatan keolahragaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia\r\nbahwa penyelenggaraan keolahragaan Daerah memerluka regulasi di daerah yang bersifat menyeluruh dan komprehensif yang harus terintegrasi dengan kebijakan nasional sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan serta dalam keolahragaan; \r\nbahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25).\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, pekan dan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasarana dan sasaran olahraga, pendanaan keolahragaan, ilmu pengeahuan dan teknologi keolahragaan, standarisasi,akreditasi dan sertifikasi keolahragaan, penghargaan, pengawasan keolahragaa, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013. \n 109 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dalam memperoleh kebutuhan dasar melalui kegiatan keolahragaan, serta untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pengolahraga, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga.
Penyediaan dana olahraga.
Penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga.
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
Pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, amatir, profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat.
Pengelolaan keolahragaan yang meliputi perencanaan, organisasi, pendanaan, dan pengawasan.
Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga daerah.
Pengaturan mengenai pelaku olahraga, prasarana dan sarana olahraga, serta pendanaan keolahragaan.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.

\n","transitional_provisions","1. Organisasi keolahragaan yang telah ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.\n2. Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, dilakukan.","sanctions","1. Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi: peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan, pengurangan/penundaan/penghentian penyaluran dana bantuan, dan/atau kegiatan keolahragaan tidak diakui.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 16 OF 2013

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL SPORTS ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides protection to its citizens to obtain their basic needs and have the right to education, one of which is through sports activities in order to improve the quality of life and welfare of mankind;
that the implementation of regional sports requires comprehensive and comprehensive regulations in the region that must be integrated with national policies so as to guarantee equal and broadest opportunities for regional governments and communities to participate in sports;
that based on Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System, the Regional Government has the authority to regulate, foster, develop, implement and supervise the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa74685f-a03b-4aa4-811b-39a13fbb3450","actionData","errors"]