[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa684961-590d-4515-ad92-976aa30a2981","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 8.A Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 8.A Tahun 2025","number","8.A","year","2025","published_date","2025-09-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban-Pelaksanaan-APBD-TA 2024
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8.A, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal\r\n322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun \r\n2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten\r\nKolaka Tahun Anggaran 2024; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud\r\npada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran \r\n2024: \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\npenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851); \r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4286); \r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4400); \r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang\r\nU ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6801); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856); \r\n10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang\r\nUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6841; \r\n11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2022 Nomor 6757); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang\r\nTata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n402); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang\r\nPengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD,\r\nserta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4287); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5219); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\ndan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103); \r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang\r\npembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157): \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II LAPORAN KEUANGAN \r\nBAB III KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2025. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024. Laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. Realisasi anggaran meliputi pendapatan sebesar Rp2.660.177.528.320,00 dan belanja sebesar Rp2.638.441.886.429,00, menghasilkan surplus Rp21.735.641.891,00. Pembiayaan netto tercatat sebesar Rp64.712.780.588,00, menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp86.448.422.479,00. Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan total aset Rp4.014.211.964.063,01, kewajiban Rp27.721.053.394,04, dan ekuitas Rp3.986.490.910.668,99. Laporan-laporan ini memberikan gambaran lengkap mengenai pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran tersebut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
ABOUT
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET OF THE REGION FOR FISCAL YEAR 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Revenue and Expenditure Budget is a manifestation of regional finance management which is carried out openly for the greatest prosperity of the community based on Pancasila and the 1945 Constitution, so it is necessary to have accountability for the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget;
that the accountability for the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024 is prepared as a form of accountability for regional finance management which is the final annual cycle in the governance process;
that based on the provisions of Article 3 paragraph (3) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa684961-590d-4515-ad92-976aa30a2981","actionData","errors"]