[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa5f933c-5169-4f66-9793-1a6288fbf7e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2017","number","18","year","2017","published_date","2017-08-10","effective_date","2017-08-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD_PERTANGGUNGJAWABAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD. 2017/No. 18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri\r\nlaporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan\r\nPemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah\r\ntahun anggaran berakhir;\r\nbahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud\r\n, dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah untuk mendapatkan persetujuan bersama\r\nselanjutnya ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah\r\nsetelah dievaluasi Gubernur,\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\n, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun\r\nAnggaran 2016 \n Dasar Hukum penetapan Peraturan daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan\r\nPropinsi Jawa Tengah;\r\n- 2 -\r\n3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995\r\nNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4755); Negara\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4400);\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234);\r\n- 3 -\r\n12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5495);\r\n13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi\r\nPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5601);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang\r\nPeraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri\r\nSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 123);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4028);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang\r\nPerubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24\r\nTahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4712);\r\n- 4 -\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5340);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4575);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56\r\nTahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5155);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan\r\nMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4585);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4614);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata\r\nCara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4664);\r\n- 5 -\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,\r\nLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi\r\nLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada\r\nMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4693);\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang\r\nTatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5219);\r\n29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5272);\r\n30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun\r\n2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5717);\r\n31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana\r\nDesa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana\r\nDesa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5694);\r\n- 6 -\r\n32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang\r\nPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden\r\nNomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas\r\nPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang\r\nPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 );\r\n33. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan\r\nKesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat\r\nPertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);\r\n34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n35. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentan Rincian\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran\r\n2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016\r\nNomor 153);\r\n36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 310);\r\n37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005\r\ntentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilam Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2007\r\ntentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nKabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus\r\nTahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kudus Nomor 98);\r\n38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007\r\ntentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);\r\n- 7 -\r\nPasal 1\r\n(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan\r\nkeuangan memuat :\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;\r\nc. Neraca;\r\nd. Laporan Operasional;\r\ne. Laporan Arus Kas;\r\nf. Laporan Perubahan Ekuitas; dan\r\ng. Catatan atas Laporan Keuangan.\r\n(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\ndilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan\r\nKeuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah\r\nserta Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa.\r\n39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012\r\ntentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155);\r\n40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);\r\n41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016\r\ntentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 2). \n Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah:\r\nMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN\r\nPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA\r\nDAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2017. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap pelaksanaan APBD, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi Anggaran: Pendapatan sebesar Rp 1.880.999.970.784,00 dan Belanja sebesar Rp 2.126.942.733.903,00 sehingga terjadi Defisit sebesar Rp 245.942.763.119,00. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan sebesar Rp 446.213.638.297,00 dan Pengeluaran sebesar Rp 18.236.578.868,00 sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp 427.977.059.429,00.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp 446.159.668.063,86 dan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp 182.034.296.310,00.
Neraca: Jumlah aset sebesar Rp 3.490.967.658.002,16, jumlah kewajiban sebesar Rp 13.549.989.460,06, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 3.477.417.668.542,10.
Laporan Operasional: Pendapatan sebesar Rp 1.910.194.090.733,39 dan Beban sebesar Rp 1.639.581.213.151,48.
Laporan Arus Kas: Saldo kas awal per 1 Januari 2016 sebesar Rp 446.558.894.162,86 dan Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 sebesar Rp 182.889.067.667,60.
Laporan Perubahan Ekuitas: Ekuitas Awal sebesar Rp 3.152.337.716.768,56 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp 3.477.417.668.542,10.

\n\n

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUDUS
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 18 OF 2017
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF KUDUS REGENCY FOR FISCAL YEAR 2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Head is obliged to submit a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives with financial statements attached that have been audited by the Audit Board no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that the Draft Regional Regulation as referred to in letter a, is discussed by the Regent together with the Regional House of Representatives to obtain joint

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa5f933c-5169-4f66-9793-1a6288fbf7e4","actionData","errors"]