[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa59f418-4105-4531-8e1c-08e39c02c77b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Waropen Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Waropen Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Waropen","place_of_enactment","Botawa","theme","Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-MINERAL-BUKAN-LOGAM-DAN-BATUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan Pelayanan Umum sebagai wujud otonomi daerah di Kabupaten Waropen, perlu untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak sesuai dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f dan pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Waropen tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan \n Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 12 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Kabupaten Waropen, Ketentuan Umum, Nama, Obyek dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak, dengan Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 25%, Wilayah Pemungutan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluarsa Penagihan, Intensif Penagihan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011. \n Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Waropen. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak meliputi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan seperti asbes, batu tulis, batu kapur, pasir, dan lainnya, dengan pengecualian pengambilan yang tidak bersifat komersial. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan, yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral, dihitung dari volume dikalikan nilai pasar atau harga standar yang ditetapkan oleh Bupati. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun. Pembayaran pajak harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Peraturan ini juga mengatur tata cara penagihan pajak, pembetulan ketetapan, keberatan, banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluarsa penagihan, pembukuan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WAROPEN REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
ABOUT
NON-METALLIC MINERAL AND ROCK TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WAROPEN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve development and
Public Services as a manifestation of regional autonomy in Waropen
Regency, it is necessary to optimize Regional Revenue
through tax collection in accordance with the Law
Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional
Retribution;
that based on Article 2 paragraph (2) letter f and article 95
paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional
Taxes and Regional Retribution, Non-Metallic Mineral Tax and
Rock is one type of Regional Tax
Regency/City whose collection is determined by
Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b above, it is necessary to form a
Regional Regulation of Waropen Regency concerning Non-Metallic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa59f418-4105-4531-8e1c-08e39c02c77b","actionData","errors"]