[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa573b7d-819f-44bf-a586-9f0732d5df7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1988 tentang Sensus Penduduk Tahun 1990","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1988","number","3","year","1988","published_date","1988-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sensus Penduduk Tahun 1990","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SENSUS - PENDUDUK - TAHUN 1990
1988
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Sensus Penduduk Tahun 1990
ABSTRAK:	\n \n Menjamin kelancaran pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar sensus penduduk tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib, tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian yang dihasilkan. \n Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142); \n Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup; Menteri Dalam Negeri; Kepala Biro Pusat Statistik. Untuk menyelenggarakan Sensus Penduduk Tahun 1990 da mengatur agar tata cara dan tata laksana Sensus Penduduk Tahun 1990 diarahkan seefektif dan seoptimal mungkin, sehingga dapat diperoleh data guna dimanfaatkan bagi rencana pembangunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 1988. \n Lampiran file: 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1988 dikeluarkan untuk memastikan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tepat waktu. Instruksi ini mengarahkan beberapa pejabat tinggi negara untuk berperan aktif dalam pelaksanaan sensus. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab memberikan pengarahan terkait penyelenggaraan dan materi sensus, serta berkonsultasi dengan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menteri Dalam Negeri diinstruksikan untuk memerintahkan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I agar membantu dan mengamankan pelaksanaan sensus. Kepala Biro Pusat Statistik bertugas menyelenggarakan sensus, mengatur tata cara pelaksanaan, serta mengeluarkan pedoman dan instruksi yang diperlukan agar sensus berjalan sesuai rencana. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1988
on
1990 POPULATION CENSUS

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering / Whereas:

that to ensure the smooth implementation of the 1990 Population Census, it is deemed necessary to issue a Presidential Instruction so that the population census can be held in a timely manner safely and orderly, without neglecting the technical requirements and accuracy produced.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution
Law Number 6 of 1960 on Census (State Gazette of 1960 Number 105, Supplement to State Gazette Number 2044)
Law Number 7 of 1960 on Statistics (State Gazette of 1960 Number 109, Supplement to State Gazette Number 2048),
Law Number 5 of 1974 on the Principles of Regional Government (State Gazette of 1974 Number 38, Supplement to State Gazette Number 3037).
Government Regulation Number 21 of 1979 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa573b7d-819f-44bf-a586-9f0732d5df7b","actionData","errors"]