[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa4b44a4-f87e-4688-a7fb-f87ed8ce3657","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN\r\nPEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-11-17","effective_date","2011-11-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN\r\nPEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAMPUNG
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN\r\nPEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 2008 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72\r\nTahun 2005 perlu pengaturan tentang Tata Cara Pemilihan,\r\nPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung\r\ndengan Peraturan Daerah.\r\n\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);\r\n3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4587);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737):\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah. \n Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Pemilihan Kepala Kampung\r\n3. Hak Memilih dan dipilih\r\n4. Pencalonan Kepala Kampung\r\n5. Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih\r\n6. Pelaksanaan Kampanye\r\n7. Pemilihan Kepala Kampung\r\n8. Pelaksanaan Pemungutan Suara\r\n9. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Kampung\r\n10. Pemberhrntian Sementara dan Pemberhentian Kepala Kampung\r\n11. Pengangkatan Pejabat Kepala Kampung\r\n12. Pembiayaan\r\n13. Sanksi\r\n14. Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Kampung\r\n15. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Kampung.

\n\n

Peraturan ini mengatur pembentukan Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan, yang memiliki tugas masing-masing dalam proses pemilihan Kepala Kampung. Panitia Pengawas bertugas memberikan petunjuk pelaksanaan, saran pertimbangan, pengawasan, dan memediasi penyelesaian masalah pemilihan. Panitia Pemilihan bertugas mengumumkan pendaftaran bakal calon, memeriksa administrasi, menjaring dan menyaring bakal calon, melaksanakan pendaftaran pemilih, menetapkan tanda gambar, mengumumkan daftar calon dan pemilih, menetapkan jadwal kampanye, menyiapkan perlengkapan pemilihan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan hasil pemilihan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak memilih dan dipilih, persyaratan calon Kepala Kampung, proses pencalonan, penetapan calon, pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Kampung, serta pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Kampung. Diatur pula mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Kampung, pembiayaan pemilihan, dan penyelesaian permasalahan pemilihan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pemilihan Kepala Kampung seperti penyalahgunaan prosedur, kewenangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administrasi calon Kepala Kampung dan atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Hasil pemilihan yang telah ditetapkan hanya dapat dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap, kecuali jika calon yang memperoleh suara terbanyak mengundurkan diri atau meninggal dunia.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
PROCEDURES FOR ELECTION, NOMINATION, APPOINTMENT, INAUGURATION AND
DISMISSAL OF HEAD OF KAMPUNG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 203 of the Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times lastly by Law Number 12 of 2008 and Article 53 of Government Regulation Number 72 of 2005, it is necessary to regulate the Procedures for Election, Appointment, Inauguration and Dismissal of Head of Kampung with Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 32 of 2004 concerning Regional Administration (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437), as amended several times lastly by Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa4b44a4-f87e-4688-a7fb-f87ed8ce3657","actionData","errors"]