[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa3f5e1e-64d1-4335-9c01-13440acd8445","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-09-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunung Mas","place_of_enactment","Kuala Kurun","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/No.280
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan perkembangan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019; \n 1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n4. Pelaksanaan dan Penatausahaan;\r\n5. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD;\r\n6. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;\r\n7. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;\r\n8. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;\r\n9. Badan Layanan Umum Daerah;\r\n10. Penyelesaian Kerugian Daerah;\r\n11. Informasi Keuangan Daerah; dan\r\n12. Pembinaan dan Pengawasan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \n 124 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Proses perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan kinerja, yang menekankan pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, dilanjutkan dengan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD menjadi dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati diajukan kepada DPRD untuk dibahas hingga tercapai kesepakatan bersama, kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati sudah sesuai, dijadikan dasar oleh Bupati untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Proses pelaksanaan anggaran harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD dan sejalan dengan indikator kinerja. Peraturan ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD dan mengembalikan tugas bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan realisasi kinerja. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.","transitional_provisions","Semua Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","Bupati yang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan Daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GUNUNG MAS
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GUNUNG MAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GUNUNG MAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement regional finance management that is in line with the development of prevailing regulations as part of improving state finance management, it is deemed necessary to adjust and improve regional finance management;
that to implement the provisions of Article 100 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, it is necessary to regulate the procedures for preparing work plans and budgets for Regional Apparatus Work Units in a Regional Regulation concerning Regional Finance Management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa3f5e1e-64d1-4335-9c01-13440acd8445","actionData","errors"]