[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa2c8844-68de-4eb0-9f3d-23743f2a75be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 16 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama","place_of_enactment","Rasieye","theme","RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2013/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;\r\nb.\tbahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. \n UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; dan PP No. 38 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pemungutan; Tatacara Pembayaran; Tatacara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa; Pemeriksaan; Pemanfaatan; Penyidikan; Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2013. \n - \n - \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Teluk Wondama. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi atas jasa umum, termasuk pengujian kendaraan bermotor.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi atas pengujian kendaraan bermotor. Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian, dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif dibedakan untuk pengujian berkala pertama kali dan pengujian berkala berikutnya, serta untuk jenis kendaraan yang berbeda (mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan/gandengan, traktor head). Terdapat pula biaya administrasi untuk pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah (non-BUMN/BUMD) dan biaya tambahan untuk pelayanan di luar kantor UPTD PKB atas permintaan pemohon.

Wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi yang terutang selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, dan Bupati wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu tertentu. Jika keberatan dikabulkan, kelebihan pembayaran retribusi akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga.

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib retribusi. Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah dan sebagian digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengujian kendaraan bermotor.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap kendaraan bermotor yang tidak lulus uji, dan tidak melakukan pengujian ulang sesuai tanggal pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,00/bulan.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TELUK WONDAMA
REGIONAL REGULATION OF TELUK WONDAMA REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TELUK WONDAMA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 110 paragraph (1) letter g of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Motor Vehicle Testing Fee is one type of General Service Fee that can be collected by the Regional Government;
that based on Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form and stipulate a Regional Regulation of Teluk Wondama Regency concerning the Motor Vehicle Testing Fee;

In view of:

Law Number 26 of 2002

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa2c8844-68de-4eb0-9f3d-23743f2a75be","actionData","errors"]