[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa23ec3f-e696-4aa9-b100-c66494bbefea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2001","number","34","year","2001","published_date","2001-11-07","effective_date","2001-11-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pembentukan Kecamatan Kaliwungu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan kecamatan
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, LD.2001/NOMOR.50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kecamatan Kaliwungu
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah\r\npenduduk, volume kegiatan pemerintahan dan\r\npembangunan, serta guna lebih memperlancar\r\npelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan dan\r\npembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyarakat di Kecamatan Susukan, maka dipandang\r\nperlu Kecamatan tersebut dikembangkan menjadi 2\r\n(dua) Wilayah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan\r\ndengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun\r\n1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang\r\nPedoman Pembentukan Kecamatan, ditegaskan bahwa\r\npembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan\r\nDaerah; bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka\r\ndipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPembentukan Kecamatan Kaliwungu; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000; \n Di dalam Peraturan Bupati iini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pembentukan Kecamatan\r\nBab III Ketentuan Peralihan\r\nBab IV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2001. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Susukan, mengingat peningkatan jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembentukan Kecamatan Kaliwungu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Kecamatan Kaliwungu meliputi desa-desa Kaliwungu, Jetis, Kener, Kradenan, Mukiran, Pager, Papringan, Payungan, Rogomulyo, Siwal, dan Udanwuh. Dengan pembentukan ini, Kecamatan Susukan tetap bernama Kecamatan Susukan dan meliputi desa-desa Badran, Timpik, Tawang, Bakalrejo, Ketapang, Susukan, Sidoharjo, Gentan, Muncar, Ngasinan, Koripan, Kenteng, dan Kemetul. Pusat pemerintahan Kecamatan Kaliwungu berada di Desa Kaliwungu. Batas wilayah antara Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Susukan tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani Kecamatan Susukan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY
YEAR 2001 NUMBER 50

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 34 OF 2001
on
ESTABLISHMENT OF KALIWUNGU SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the increasing population, volume of governmental and development activities, and in order to further facilitate the implementation of tasks in the fields of government and development, and improve services to the community in Susukan Sub-district, it is deemed necessary to develop the Sub-district into 2 (two) Regions;
that in connection with the above and with the enactment of Law Number 22 of 1999 on Regional Government and Decree of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2000 on Guidelines for the Establishment of Sub-districts, it is emphasized that the establishment of Sub-districts is stipulated by Regional Regulation;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa23ec3f-e696-4aa9-b100-c66494bbefea","actionData","errors"]