[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa219207-9b36-429b-9cdf-9c8b6bc4213e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2006","number","30","year","2006","published_date","2006-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa - Pembentukan - Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 30, LD. 2006 (30) Seri E; 34 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\u0002Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang \r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan \r\ndengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 perlu ditetapkan Peraturan \r\nDaerah Kota Banjar tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan \r\nPenggabungan Desa; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, Dan Penghapusan Desa, persyaratan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa, mekanisme pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa, batas wilayah desa, pembagian wilayah desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2006. \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2006 mengatur tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan desa. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Proses pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, dan penataan desa yang harus memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.
Persyaratan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa, termasuk jumlah penduduk minimal, luas wilayah yang dapat dijangkau, potensi sumber daya alam, dan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
Mekanisme pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa yang melibatkan usul dari Kepala Desa dengan persetujuan BPD, pembentukan panitia oleh Walikota, dan penetapan desa persiapan sebelum menjadi desa definitif.
Proses penetapan batas wilayah desa yang melibatkan penelitian dokumen, penetapan peta dasar, dan deliniasi garis batas.
Pembentukan dusun dalam wilayah desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 30 OF 2006
COPY
on
ESTABLISHMENT, DIVISION, DELETION, AND
MERGER OF VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 200 paragraphs (2) and (3) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 on Amendments to Law Number 32 of 2004 on Regional Government, which has been stipulated by Law Number 8 of 2005, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Banjar City on the Establishment, Division, Deletion, and Merger of Villages.

Bearing in Mind :

Law Number 27 of 2002 on the Establishment of Banjar City in The Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4246);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa219207-9b36-429b-9cdf-9c8b6bc4213e","actionData","errors"]