[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa119523-78f1-49cc-b674-ad2e9414a687","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa-pemerintahan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. SEKADAU: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa \n UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, Perda No.4 Tahun 2006, Perda No.5 Tahun 2006 \n KETENTUAN UMUM; SUSUNAN ORGANISASI; KEPALA DESA; PERANGKAT DESA DAN APARAT DESA; KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARAT DESA; TATA KERJA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2007. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintah Desa di Kabupaten Sekadau. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n- Susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.\n- Tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi Kepala Desa.\n- Persyaratan pengangkatan, mekanisme pengangkatan, masa kerja, tugas, fungsi, dan larangan bagi Perangkat Desa dan Aparat Desa.\n- Kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Aparat Desa, termasuk penghasilan tetap, tunjangan, dan pembebanan biaya.\n- Tata kerja antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Aparat Desa.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.","transitional_provisions","1. Perangkat Desa dan Aparat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah Desa.\n2. Sambil menunggu Sekretaris Desa yang berasal dari PNS, maka Sekretaris Desa yang saat ini masih bertugas tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan tunjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2007
TENTANG
VILLAGE GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

THE REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pemerintah Desa;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
Undang-Undang Nomor

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa119523-78f1-49cc-b674-ad2e9414a687","actionData","errors"]