[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa0ec265-5acf-4258-bf38-ff35401999f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Menara Telekomunikasi - Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, BD.2011/No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Telekomunikasi merupakan sarana publik yang\r\ndalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur\r\nmenara telekomunikasi, yang pembangunan dan\r\npenggunaannya harus memperhatikan faktor keamanan\r\nlingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika\r\nlingkungan; bahwa penempatan lokasi menara telekomunikasi dan\r\npenetapan zona-zona bagi pembangunannya harus\r\nmemperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum; bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi\r\nmerupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang\r\npenting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan\r\ndaerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan\r\nmendorong kemandirian daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi\r\nPengendalian Menara Telekomunikasi;\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun\r\n2009; \n Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas-asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan menara telekomunikasi, penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi baru dan penempatan BTS, penempatan lokasi menara bersama telekomunikasi, penggunaan menara bersama telekomunikasi, perizinan pembangunan menara telekomunikasi, pemeliharaan menara telekomunikasi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011. \n 31 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 17).\n2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2000 Nomor 34 seri B Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Pekalongan. Latar belakangnya adalah bahwa telekomunikasi memerlukan infrastruktur menara telekomunikasi yang pembangunannya harus memperhatikan keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika. Penempatan lokasi menara dan zona pembangunannya harus sesuai dengan tata ruang dan kepentingan umum. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi menjadi sumber pendapatan daerah untuk membiayai pemerintahan dan meningkatkan pelayanan.

Ketentuan substansial mencakup penyediaan menara telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi atau pihak lain, standar baku pembangunan menara (ketersediaan lahan, ketinggian sesuai KKOP, struktur yang mampu menampung minimal 3 penyelenggara, dan mengacu pada SNI), kewajiban mengasuransikan menara, dan pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan menara. Menara yang sudah berdiri wajib berfungsi sebagai menara bersama, dengan pengecualian bagi menara yang tidak memenuhi syarat daya tampung. Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada zona cell plan baru atau zona cell plan eksisting yang sudah dipergunakan bersama.

Peraturan ini juga mengatur penempatan lokasi menara bersama telekomunikasi berdasarkan cell plan dengan radius maksimal 200 meter, pembangunan menara kamuflase di luar cell plan dan kawasan cagar budaya, serta ketentuan identitas hukum dan sarana pendukung minimal menara. Penyedia menara harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara secara bersama-sama dan melaporkan penggunaan menara setiap 4 bulan. Setiap pembangunan menara dan penambahan BTS baru wajib memiliki izin (Izin Lokasi/Fungsi Tata Ruang Kota, IMB Menara, dan Izin Gangguan). Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pemeliharaan menara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 16 OF 2011
ABOUT
ORGANIZATION AND RETRIBUTION
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL
IN THE CITY OF PEKALONGAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that Telecommunications is a public facility which in its implementation requires telecommunication tower infrastructure, the construction and use of which must consider environmental safety factors, public health and environmental aesthetics;
that the placement of telecommunication tower locations and the determination of zones for their construction must consider spatial planning aspects and public interests;
that the retribution for controlling telecommunication towers is an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government, improve services to the community and encourage regional independence;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa0ec265-5acf-4258-bf38-ff35401999f8","actionData","errors"]