[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa0d805b-35e6-417e-af9b-3a1e68fa2eb5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-12-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD-2020
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten\r\nPaser Tahun Anggaran 2020. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU.No 9 Tahun 2015. \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019. \n 7 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran 2020. APBD mencakup pendapatan daerah sebesar Rp 2.381.788.000.000,00, belanja daerah sebesar Rp 2.545.288.000.000,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (163.500.000.000,00). Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp 175.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp 11.500.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 163.500.000.000,00.

\n\n

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

\n\n

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

\n\n

APBD dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat (bencana alam, non alam, sosial, kejadian luar biasa, operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana publik) dan keperluan mendesak (kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, belanja mengikat dan wajib, pengeluaran di luar kendali pemerintah daerah, dan pengeluaran lain yang jika ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2020

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 311 of the Law
Number 23 of 2014 concerning Regional Government
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 224,
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587)\nas amended several times, most recently by\nLaw Number 9 of 2015 concerning Amendments\nSecond to Law Number 23 of 2014 concerning\nRegional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia\nYear 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of\nIndonesia Number 5679), it is necessary to stipulate a Regional Regulation\nconcerning the Regional Revenue and Expenditure Budget of Paser Regency\nFiscal Year 2020.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa0d805b-35e6-417e-af9b-3a1e68fa2eb5","actionData","errors"]