[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa06e392-73bc-4002-8025-af780b81dbb7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 16 Tahun 2014","number","16","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuasin","place_of_enactment","Pangkalan Balai","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanggungjawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2014/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin. Upaya sebagaimana dimaksud dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat, untuk itu perlu menetapkan Perda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. \n Dasar HukumPAsal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.5 Tahun 1990; UU No.6 TAhun 2002; UU No.19 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2012; Permendagri No.53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banyuasin No.4 Tahun 2012. \n Dalam PERDA ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Asas Prinsip dan Ruang Lingkup; Pelaksana dan Kewajiban Pelaksana; Cakupan, Tujuan, Sasaran, dan Forum Pelaksana Program; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administrasi pada Perusahaan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 14 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Banyuasin. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui hubungan sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum, mengarahkan perusahaan dalam memenuhi standar internasional TJSLP, mewujudkan batasan yang jelas tentang TJSLP, memastikan penyelenggaraan TJSLP sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi perusahaan dari pungutan liar, meminimalisir dampak negatif perusahaan, dan memprogramkan apresiasi pemerintah daerah kepada perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

Ketentuan substansial mencakup asas dan prinsip penyelenggaraan TJSLP, ruang lingkup yang meliputi bantuan pembiayaan kesejahteraan sosial dan pemulihan lingkungan, serta kewajiban perusahaan dalam melaksanakan TJSLP. Perusahaan wajib menyusun kegiatan TJSLP, mengembangkan kerjasama, dan menetapkan TJSLP sebagai bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. Program TJSLP mencakup bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat. Peraturan ini juga mengatur tentang forum pelaksana TJSLP dan penghargaan bagi perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

","transitional_provisions","1. Forum pelaksana TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.","sanctions","Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANYUASIN REGENCY
NUMBER 16 YEAR 2014
ABOUT
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUASIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that efforts to realize the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions in the Banyuasin Regency are an integral part of the implementation of the Regional Government of Banyuasin Regency;
that the efforts as intended in letter a can be carried out well if there is a synergistic relationship between the regional government and business actors and the community;
that based on the considerations as intended in letters a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Corporate Social and Environmental Responsibility;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa06e392-73bc-4002-8025-af780b81dbb7","actionData","errors"]