[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9f87345-5b50-4507-8d19-e5e6500be6c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-06-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu\r\nkegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya\r\nyang mempunyai peranan penting dalam\r\npencapaian berbagai sasaran guna menunjang\r\nterwujudnya tujuan pembangunan nasional;\r\nb. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban\r\npenyelenggaraan usaha di bidang Jasa Konstruksi\r\nserta pembinaan terhadap masyarakat jasa\r\nkonstruksi agar mampu mendukung peran strategis\r\ndalam pembangunan di Kabupaten Magelang, perlu\r\nadanya pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang\r\nNomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan, kondisi dan\r\ndinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini\r\nsehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha\r\nJasa Konstruksi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi; Klasifikasi dan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; Ijin Usaha Jasa Konstruksi; Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha; Sertifikat Ketrampilan Kerja dan Sertifikat Keahlian Kerja; Hak, Kewajiban, Larangan; Pembinaan; Laporan Pertanggungjawaban Instansi Yang Memberikan IUJK; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2015. \n Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Magelang. Latar belakangnya adalah untuk menjamin ketertiban penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dan pembinaan masyarakat jasa konstruksi, mengingat Peraturan Daerah sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.

Tujuan dari peraturan ini adalah:

Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK.
Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi.
Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
Mendukung penyediaan pelayanan dasar di bidang jasa konstruksi.
Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Ketentuan substansial meliputi:

Jenis usaha jasa konstruksi: jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan.
Bentuk usaha jasa konstruksi: orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).
Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
Kewajiban memiliki IUJK bagi BUJK yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
Persyaratan dan tata cara memperoleh IUJK.
Masa berlaku IUJK adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Kewajiban memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) bagi usaha orang perseorangan.
Kewajiban memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) bagi BUJK.
Pembinaan usaha jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenakan sanksi berupa:\n

Peringatan tertulis.
Pembekuan IUJK.
Pencabutan IUJK.

","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF MAGELANG REGENCY
YEAR 2015 NUMBER 3

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that construction services are one of the activities in the economic, social, and cultural fields that have an important role in achieving various goals to support the realization of national development goals;
that in order to guarantee the order of business implementation in the field of Construction Services and the development of the construction services community in order to be able to support a strategic role in development in Magelang Regency, it is necessary to have regulations regarding Construction Services Business Licenses;
that Regional Regulation of Magelang Regency Number 24 of 2001 concerning Construction Services Business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9f87345-5b50-4507-8d19-e5e6500be6c5","actionData","errors"]