[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9f162a6-bd76-4dd8-b1e9-78f1554993a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2005","number","12","year","2005","published_date","2005-12-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Pengelolaan Zakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - zakat
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2005/No.1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penunaian zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, Kabupaten Sukabumi berpenduduk mayoritas beragama Islam (99,6 %) yang memiliki potensi sangat besar untuk mengelola zakat, dan hal tersebut hanya akan optimal, berhasilguna dan berdaya guna serta memiliki nilai ibadah jika dikelola secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan ajaran Islam, maka perlu diatur mengenai pengelolaan zakat dengan Peraturan Daerah. \n UU No. 14 ahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1989; UU No. 38 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No.25 Tahun 2000; Kepmendagri dan Menag No. 29 dan 47 Tahun 1991; Kemenag RI No. 373 Tahun 2003; Perda Kab. Sukabumi No. 32 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 19 Tahun 2003 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Zakat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Zakat; Muzakki; Mustahiq; Organisasi Pengelolaan Zakat; Lembaga Amil Zakat; Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat; Pengawasan dan Pelaporan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2005. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Zakat \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Sukabumi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) adalah satu-satunya badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola zakat. BAZ bertugas menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZ Kabupaten dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi, sedangkan BAZ Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Muzakki (wajib zakat) wajib mengeluarkan zakat di daerah. Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak. Mustahiq (penerima zakat) terdiri dari 8 asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAZ dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. UPZ bertugas menghimpun dan melayani muzakki yang menyerahkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, serta menyetorkan hasilnya kepada BAZ.

Penyaluran dan pendayagunaan zakat dilakukan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama, dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, serta mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.\n2. Setiap pengelola zakat yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan Zakat dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.\n3. Setiap Muzakki yang tidak menyerahkan zakatnya dengan sukarela, BAZ dapat memaksa muzaki untuk menyerahkan zakatnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 01
2005
SERIES

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 12 YEAR 2005
CONCERNING
ZAKAT MANAGEMENT

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the fulfillment of zakat is an obligation for Muslims who have reached the nisab and haul with the aim of purifying wealth and self in order to realize community welfare and social justice;
that Sukabumi Regency has a majority Muslim population (99.6%) which has great potential to manage zakat, and this will only be optimal, effective and efficient and have religious value if managed professionally and responsibly in accordance with Islamic teachings;
that in connection with letters a and b, above, it is necessary to regulate the management of zakat by Regional Regulation.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of the Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9f162a6-bd76-4dd8-b1e9-78f1554993a2","actionData","errors"]