[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9e28a14-16ea-462a-a55e-da9063ad4630","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan tanpa rokok
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2024/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok \r\nmerupakan hak asasi bagi setiap orang, perlu kemauan,\r\nkesadaran, dan kemampuan dari berbagai pihak untuk\r\nmembiasakan pola hidup yang sehat; bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan\r\nlingkungan, baik langsung maupun tidak langsung, perlu\r\npengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,\r\nPemerintah Daerah wajib menetapkan dan\r\nmengimplementasikan Kawasan tanpa rokok di wilayahnya; \r\nahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup KTR, Pengendalian Iklan Produk Tembakau, Hak dan Kewajiban, arangan, Satuan Tugas Penegak KTR, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditetapkan dengan maksud memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan dari penetapan KTR adalah untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok, memenuhi hak masyarakat atas ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari dampak buruk rokok, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat, serta mencegah peningkatan jumlah perokok pemula.

Ruang lingkup KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat olahraga, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. KTR harus memenuhi syarat tidak adanya ruang untuk merokok dan diberlakukannya zonasi yang jelas.

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau pada media luar ruang dengan ketentuan tidak diletakkan di KTR, jalan utama, atau protokol, serta memenuhi batasan ukuran dan lokasi yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan iklan layanan masyarakat dan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan produk tembakau.

Setiap orang berhak atas udara yang bersih dan sehat, informasi mengenai bahaya rokok, informasi mengenai KTR, dan peran serta dalam penetapan dan pengendalian KTR. Setiap orang berkewajiban mematuhi larangan merokok di KTR. Pengelola KTR berkewajiban menerapkan KTR, memasang tanda larangan merokok, dan melakukan pengawasan. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lingkungan yang bebas dari asap rokok, memfasilitasi kebijakan KTR, mengumpulkan data, melakukan edukasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Terdapat larangan merokok, membeli, menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi, dan/atau memperagakan rokok di KTR. Penjualan produk tembakau dilarang menggunakan mesin layanan diri, kepada anak di bawah umur 18 tahun, dan kepada perempuan hamil. Anak di bawah usia 18 tahun dilarang mengkonsumsi produk tembakau. Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, dan angkutan umum dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Bupati dapat membentuk satuan tugas penegak KTR yang bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR. Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR melalui penyampaian saran, keikutsertaan dalam sosialisasi, pengendalian, pengawasan, pengadaan sarana, dan pelaporan pelanggaran. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR di desa atau kelurahan melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, yang dilimpahkan kepada Camat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
on
SMOKE-FREE ZONES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that clean, healthy and smoke-free air is a human right for everyone, there needs to be willingness, awareness, and ability from various parties to accustom healthy lifestyles;
that smoking is an activity that has a negative impact on the health of individuals, families, communities, and the environment, both directly and indirectly, it is necessary to control the impact of smoking on health;
that based on the provisions of Article 151 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 on Health, the Regional Government is obliged to establish and implement smoke-free zones in its territory;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Smoke-Free

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9e28a14-16ea-462a-a55e-da9063ad4630","actionData","errors"]