[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9e0e8b0-fd49-43ed-a7fb-09f83d48b19c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 6 Tahun 2007","number","6","year","2007","published_date","2007-05-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boven Digoel","place_of_enactment","Tanah Merah","theme","Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-pembentukan-bamuskam
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6, TLD NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan demokrasi di Kampung, sesuai dengan budaya yang berkembang dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, maka perlu dibuat Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2005. \n Dalam peraturan dibahas mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban, anggota bamuskam dan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2007. \n 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2007 mengatur tentang Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Latar belakang pembentukan BAMUSKAM adalah untuk mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan pembentukan BAMUSKAM adalah untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kedudukan BAMUSKAM sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung, fungsi BAMUSKAM dalam menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung dan menampung aspirasi masyarakat, serta wewenang BAMUSKAM dalam membahas rancangan peraturan kampung, mengawasi pelaksanaan peraturan kampung, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung, membentuk panitia pemilihan kepala kampung, menggali aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, memberikan pertimbangan kepada kepala kampung mengenai perjanjian kerjasama dan proyek pembangunan, memberikan persetujuan terhadap pinjaman Badan Usaha Milik Kampung, dan menyusun tata tertib BAMUSKAM. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban BAMUSKAM, syarat menjadi anggota BAMUSKAM, penetapan anggota BAMUSKAM, larangan bagi pimpinan dan anggota BAMUSKAM, masa jabatan anggota BAMUSKAM, pemberhentian anggota BAMUSKAM, serta keuangan BAMUSKAM.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BOVEN DIGOEL REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BOVEN DIGOEL REGENCY
NUMBER 6 OF 2007
on
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BAMUSKAM)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOVEN DIGOEL REGENCY

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that in order to realize and implement democracy in the Village, in accordance with the culture that develops and to channel the aspirations of the community, it is necessary to make Guidelines for the Establishment of the Village Consultative Body; \n that for the purpose referred to in letter a, it needs to be regulated by a Regional Regulation. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 12 of 1969 on the Establishment of the Autonomous Province of West Irian and Autonomous Regencies in the Province of West Irian (State Gazette of 1969 Number 47, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9e0e8b0-fd49-43ed-a7fb-09f83d48b19c","actionData","errors"]