[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9d57b28-0b73-4213-bbd0-b4638ff853ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":-5,"_95":96,"_97":93,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","2005-12-20","effective_date","2006-02-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75,78],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_55":79,"_56":80,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pelayanan-persampahan-kebersihan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2005/NO.4, TLD No.4, LL KAB. MELAWI: 11 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n Perda ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa dalam pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan jenis retribusi yang dikelola kabupaten, dan untuk memungut retribusi dimaksud, dibutuhkanlah Perda ini. \n Perda ini ditetapkan dengan dasar hukum sebagai berikut:\r\nUndang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten melawi dan kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana; PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. \n Perda ini memuat materi pokok berupa:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;\r\n3. Golongan Retribusi;\r\n4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n6. Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n7. Wilayah Pemungutan;\r\n8. Biaya Operasional;\r\n9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n10. tata Cara Pemungutan;\r\n11. Sanksi Administrasi;\r\n12. Tata Cara Pembayaran;\r\n13. Tata Cara Penagihan;\r\n14. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;\r\n15. Kedaluwarsa Penagihan;\r\n16. Penyidikan;\r\n17. Ketentuan Pidana;\r\n18. Ketentuan Penutup.\r\n\r\n6. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2006. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Bupati. \n 10 Halaman, 1 Halaman Penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diterbitkan sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumber ke TPA, pengambilan dan pengangkutan dari TPS ke TPA, penyediaan TPA, serta pengolahan dan/atau pemusnahan sampah di TPA. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi. Retribusi ini digolongkan sebagai Jasa Umum.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan volume sampah, serta kemampuan masyarakat. Struktur tarif dibedakan berdasarkan kategori seperti rumah tangga, perdagangan, industri, pasar kaki lima, kantor badan usaha, kantor pemerintah/swasta, bangunan pergudangan, perusahaan angkutan umum, dan mobil angkutan barang. Biaya operasional sebesar 5% dari seluruh penerimaan yang disetor ke kas daerah diberikan kepada instansi pengelola.

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MELAWI REGENCY GOVERNMENT
MELAWI REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2005
SERVICE CHARGES FOR
WASTE/CLEANLINESS SERVICES
ORGANIZATION AND LAW SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF MELAWI REGENCY
YEAR 2005

MELAWI REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2005
CONCERNING
SERVICE CHARGES FOR WASTE/CLEANLINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that, based on Article 18 paragraph (2) letter a of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Service Charges for Waste/Cleanliness Services is a type of Regional retribution of the Regency;
that for the collection of retribution as referred to in letter a above, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation of Melawi Regency.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9d57b28-0b73-4213-bbd0-b4638ff853ec","actionData","errors"]