[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9c0aae4-7052-409a-9402-607b1a19fc91","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif Dan Pameran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2002","number","12","year","2002","published_date","2002-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif Dan Pameran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2002/NO.12, LL KOTA PONTIANAK: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif Dan Pameran
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran menjadi wewenang Daerah Kota / Kabupaten ; \n UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.9 Tahun 1990, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1983, PP No.67 Tahun 1996, Perda No.6 Tahun 1999, Perda No.7 Tahun 1999, Perda No.9 Tahun 2000, Perda No.3 Tahun 2001, Perda No.4 Tahun 2002 \n KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; BENTUK USAHA; PERIZINAN; KEWAJIBAN; PENCABUTAN IZIN; PEMBATALAN IZIN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PIDANA; PENYIDIKAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2002. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran di Kota Pontianak. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan kepada daerah kota/kabupaten untuk mengatur perizinan di bidang kepariwisataan.

Ketentuan Substansial:

Bentuk Usaha: Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran diselenggarakan oleh badan usaha atau koperasi yang bergerak di bidang tersebut. Badan usaha dapat berbentuk BUMD, Perseroan Terbatas, atau Koperasi.

Perizinan: Untuk menjalankan usaha ini, diperlukan Izin Usaha dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Izin ini berlaku selama perusahaan masih beroperasi dan wajib didaftar ulang setiap tahun serta dievaluasi. Izin tidak dapat dipindahtangankan.

Kewajiban Pimpinan Usaha:

Memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada peserta.
Bertanggung jawab kepada pihak pemberi tugas sesuai perjanjian.
Memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
Memperhatikan nilai agama, adat istiadat, dan nilai masyarakat.
Menjamin kewajiban atas pungutan negara dan daerah.
Menyelenggarakan pembukuan perusahaan.
Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah.

Pimpinan usaha berhak mengambil tindakan perlindungan kepada peserta sesuai peraturan perundang-undangan.

Perubahan nama dan lokasi usaha harus dilaporkan kepada Kepala Daerah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 12 OF 2002
CONCERNING
LICENSING FOR CONVENTION, INCENTIVE TRAVEL AND
EXHIBITION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, the Authority in the field of tourism, especially licensing for Convention, Incentive Travel and Exhibition Services Business activities, is the authority of the City/Regency Region;
that in order to regulate the licensing of business activities referred to in letter a above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9c0aae4-7052-409a-9402-607b1a19fc91","actionData","errors"]