[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9b7cb09-289f-4192-8091-1873f2406cd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.06/2009","number","139/PMK.06/2009","year","2009","published_date","2009-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 139/PMK.06/2009, BN.2009/NO.275, jdih.kemenkeu.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Direktur Eksekutif LPEI bertanggung jawab menyusun RJP dan RKAT dengan memperhatikan asas, tujuan, dan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. RJP harus mencakup evaluasi pelaksanaan sebelumnya, posisi LPEI saat ini, asumsi yang digunakan, serta sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. RKAT merupakan penjabaran tahunan dari RJP yang memuat misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, dan program kerja. Penyampaian RJP dan RKAT harus dilakukan tepat waktu untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Perubahan RJP dan RKAT dapat diajukan jika terdapat faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi keuangan LPEI.","transitional_provisions","1. Untuk pertama kalinya RKAT periode Tahun 2009 menggunakan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia tahun 2009 dengan penyesuaian seperlunya.\n2. RJP periode 2010-2014 dan RKAT periode tahun 2010 harus sudah disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya tahun 2009.","sanctions","1. Dewan Direktur yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Apabila pelanggaran melampaui periode berjalan RJP dan RKT, Dewan Direktur dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.\n3. Dewan Direktur yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis I.\n4. Apabila pelanggaran melampaui batas waktu penyampaian pelaporan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis II.\n5. Apabila pelanggaran melampaui batas waktu penyampaian pelaporan periode berikutnya, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCE MINISTERIAL REGULATION NUMBER 139
MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

FINANCE MINISTERIAL REGULATION
NUMBER 139 / PMK.06/2009
ON
PROCEDURES FOR PREPARATION, SUBMISSION, AND AMENDMENT OF
LONG-TERM PLAN AND
ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET
INDONESIA EXPORT FINANCING AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE,

Considering:	that to implement Article 37 paragraph (3) of Law Number 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for Preparation, Submission, and Amendment of the Long-Term Plan and Annual Work Plan and Budget of the Indonesian Export Financing Agency;
In view of:	Law Number 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 2, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4957); Presidential Decree

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9b7cb09-289f-4192-8091-1873f2406cd8","actionData","errors"]