[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9b48d91-12f7-4c62-ad20-4b82c8d87812","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-11-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan","place_of_enactment","Pangkajene","theme","RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembiayaan di bidang bangunan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna; dengan berlakunya Peraturan baru yang mengatur mengenai retribusi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan perkembangan masyarakat dan pembangunan dewasa ini mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai lagi; peran serta masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah guna tercapainya tujuan dan sasaran penataan ruang kabupaten diperlukan suatu aturan yang komferensif; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun \r\n5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman \r\n6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi \r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan \r\n 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi.\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan pembiayaan di bidang bangunan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung otonomi daerah, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi IMB dipungut atas pemberian izin mendirikan bangunan. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, yang meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
Perizinan: Pengajuan permohonan IMB dapat meminta keterangan tentang perencanaan kepada Dinas/Instansi yang menangani Perizinan/Tata Bangunan. Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan baru, mengubah, merenovasi/rehabilitasi bangunan, dan/atau penambahan bangunan harus mendapatkan Izin dari Bupati.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa IMB dinilai dengan menggunakan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
Tarif Retribusi: Tarif retribusi IMB ditetapkan berdasarkan jenis bangunan, luas bangunan, dan koefisien yang telah ditentukan.
Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Retribusi: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penagihan retribusi, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pembetulan ketetapan, penyelesaian keberatan, perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kedaluwarsa, dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Dalam hal Wajib Retribusi IMB tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n3. Wajib retribusi yang melanggar dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan pembangunan; penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan; pembekuan Izin Mendirikan Bangunan; pencabutan Izin Mendirikan Bangunan; perintah pembongkaran bangunan gedung atau denda RP. 5.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2022 tentang RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331902/perda-kab-pangkajene-kepulauan-no-4-tahun-202","024ec90d-654c-4e90-9dcc-dc302538b072","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"Perda Kab. Pangkajene Kepulauan No. 12 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331776/perda-kab-pangkajene-kepulauan-no-12-tahun-20","a7c733ce-19ae-447c-b523-2482fa406fda","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY

NUMBER 08 YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY

NUMBER 08 YEAR 2011

CONCERNING

LOCAL FEE FOR BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANGKAJENE AND ISLANDS,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9b48d91-12f7-4c62-ad20-4b82c8d87812","actionData","errors"]