[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9b333da-7818-438d-8b5b-bb575b131ce4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan HIDUP
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dan sehat dari sampah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;\r\nb. bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi\r\nPemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan sa.mpah yang sesuai dengan karakter daerah;\r\nc. bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;\r\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri\tPekerjaan\tUmum Nomor 03/PRT/M/2013;\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006;\r\nPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017;\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Ketentuan Umum;\r\nAsas, Tujuan dan Ruang Lingkup;\r\nJenis Sampah;\r\nTugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;\r\nDokumen Perencanaan Umum Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;\r\nHak, Kewajiban dan Tanggung Jawab;\r\nPelaksanaan Pengelolaan Sampah;\r\nLembaga Pengelola;\r\nPembiayaan. Kompensasi dan Pengaduan;\r\nPerizinan;\r\nPeran Masyarakat;\r\nData dan Informasi;\r\nKerja Sama Daerah;\r\nPembinaan dan Pengawasan;\r\nPengembangan dan Penerapan Teknologi;\r\nInsentif dan Disinsentif;\r\nLarangan;\r\nSanksi Administratif;\r\nKetentuan Pidana;\r\nPenyidikan;\r\nKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan daerah yang bersih dan sehat dari sampah yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen, mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomis, dan mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Jenis Sampah: Pengelompokan sampah terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertugas menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, mengalokasikan dana, melakukan penelitian, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antar lembaga. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah, melakukan kerjasama antar daerah, menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun sistem tanggap darurat.
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab: Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, pelayanan kebersihan, berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, memanfaatkan sampah untuk nilai ekonomis, memperoleh informasi, mendapatkan perlindungan dan kompensasi, serta memperoleh pembinaan. Setiap orang wajib turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah, menyiapkan pewadahan sampah, melakukan pemilahan sampah, dan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang. Pelaku usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
Pelaksanaan Pengelolaan Sampah: Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Pengelolaan Sampah di Desa: Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Desa dan menetapkan Peraturan Desa.
Bank Sampah: Masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah untuk melaksanakan kegiatan 3R.
Lembaga Pengelola: Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah yang dapat berbentuk kelompok masyarakat, badan usaha pengelola sampah, perangkat daerah, BUMD, dan/atau BUMDesa.
Pembiayaan, Kompensasi dan Pengaduan: Pembiayaan pengelolaan sampah bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah. Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah. Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati terkait dampak negatif pengelolaan sampah.
Perizinan: Pelaku usaha kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah yang diterbitkan oleh Bupati.
Peran Masyarakat: Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Data dan Informasi: Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang sampah.
Kerja Sama Daerah: Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Pengembangan dan Penerapan Teknologi: Pengembangan teknologi pengolahan sampah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.
Insentif dan Disinsentif: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terkait pengelolaan sampah.
Larangan: Setiap orang dilarang melakukan berbagai tindakan terkait pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

\n","transitional_provisions","1. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n2. Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n3. Penyediaan sarana pemilahan oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n4. Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n5. Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00.\n2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 500.000,00.\n3. Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban pembatasan timbulan sampah dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00.\n4. Penanggung jawab kawasan yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dikenakan uang paksa sebesar Rp.10.000.000,00.\n5. Badan usaha pengelola sampah yang melakukan usaha tanpa izin dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000.000,00.\n6. Pelanggaran lain dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif, uang paksa, paksaan pemerintahan, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MOJOKERTO
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MOJOKERTO REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ON
WASTE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MOJOKERTO,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to create a region that is
clean and healthy from waste that can
have a negative impact on public health
and the environment, it is necessary to carry out management
waste in a comprehensive and integrated manner from upstream\nto downstream;
that in order to provide legal certainty for\nthe Regional Government, business actors and the public\nin the implementation of waste management so that\nit can run effectively and achieve its objectives\nexpected, there needs to be regulation\non waste management that is in accordance with\nthe character of the region;
that the content of the material regulated in the Regulation\nof Mojokerto Regency Number 10 of 2010\nconcerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9b333da-7818-438d-8b5b-bb575b131ce4","actionData","errors"]