For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Also known as: Perda Kota Sawahlunto 5/2018 · Perda Kota Sawahlunto No. 5 Tahun 2018 · Perda Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:24 Agustus 2018Publication Date:24 Agustus 2018
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
LocationPemerintah Kota Sawahlunto
Effective Date24 Agustus 2018
Publication Date24 Agustus 2018
Place of EnactmentSawahlunto

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 74 ) 2. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 74 )

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2017.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

  1. Laporan Realisasi Anggaran;
  2. Neraca;
  3. Laporan Arus Kas;
  4. Laporan Operasional;
  5. Laporan Perubahan SAL;
  6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  7. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Peraturan ini juga menjabarkan detail dari masing-masing laporan keuangan tersebut, termasuk angka-angka realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas.

(-)

(-)