[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9a208a9-a9d6-4ccc-886f-a2bb750dbd13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendirian Manara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-07-18","effective_date","2018-07-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penyelenggaraan Pendirian Manara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendirian Manara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisien kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan. keberadaan menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin memiliki potensi yang besar sehingga perlu di.kelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Banjarmasin. seiring dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang telekomunikasi dan semakin meningkatnya jumlah menara telekamunikasi di Kata Banjarmasin, maka perlu dilakukan pengendalian oleh Pcmerintah Kota Banjarmasin. untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi clan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyam.an, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periadik Pemerintah Kata Banjarmasin perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendirian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarmasin \n Dasar Hukum :\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Jnformatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.KOMINF0/03/2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 01/PER/M.KOMINF0/01/2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendirian Menara Telekomunikasi, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pembangunan Menara; Menara Kamuflase, Micro Cell Dan Serat Optik; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Kewajiban Penyelenggara Menara; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 23)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendirian menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan menara telekomunikasi yang optimal seiring dengan perkembangan telekomunikasi dan peningkatan jumlah menara. Tujuannya adalah untuk menjaga keindahan kota, menata menara, mewujudkan menara yang informatif dan terpantau, serta menjamin keandalan teknis dan kepastian hukum.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban memiliki Izin Prinsip dan IMB Menara untuk setiap pendirian menara, dengan pengecualian untuk menara monopole dengan ketinggian di bawah 18 meter. Proses perizinan melibatkan persyaratan administratif dan teknis, serta rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh Walikota. Izin Prinsip berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang. Pemegang izin berkewajiban memenuhi persyaratan perizinan, menjamin kebenaran dokumen, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemerintah Daerah berhak mencabut IMB Menara jika terjadi pelanggaran.

Peraturan ini juga mengatur tentang kelaikan fungsi bangunan menara, penempatan antena di atas gedung, penyediaan dan pengelolaan bangunan menara, zona larangan pembangunan menara, penggunaan menara bersama, menara kamuflase, micro cell, dan serat optik. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Walikota melalui SKPD teknis.

","transitional_provisions","1. Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki IMB Menara, kepada pemilik menara diwajibkan untuk mengajukan permohonan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Izin Prinsip dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Tim, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, pencabutan izin, atau pembongkaran menara.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

BANJARMASIN CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2018
ABOUT
PROVISION OF TELECOMMUNICATION TOWER ESTABLISHMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

\n\n \n \n

Considering:

that the construction and use of telecommunication towers as one of the supporting infrastructure in the provision of telecommunications must consider efficiency, convenience, environmental safety, and environmental aesthetics;
that the existence of telecommunication towers in the City of Banjarmasin has great potential so that it needs to be managed optimally in order to contribute to the Regional Government and the people of Banjarmasin City;
that along with the level of development and progress of society in the field of telecommunications and the increasing number of telecommunication towers in the City of Banjarmasin, it is necessary to carry out

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9a208a9-a9d6-4ccc-886f-a2bb750dbd13","actionData","errors"]