[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a997542b-f139-4697-8120-a58529441c45","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-05-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 315
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi yang diciptakan melalui ketertiban dan pelindungan terhadap masyarakat;\r\nb.\tbahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah Provinsi sesuai kewenangan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960\r\nNomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2102) juncto Undang-undang Nomor \r\n13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Utara-Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6398);\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020\r\nNomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\n\r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);\r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, \r\n\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3447)\r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);\r\n8.\tPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang\r\n\r\nKerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 436);\r\n\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011\r\ntentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi\r\n\r\nPamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 705);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 157);\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158)\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019\r\ntentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 548)\r\n\r\n \n BAB 1 KETENTUAN UMUM\r\nBAB 2 KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN HAK MASYARAKAT \r\nBAB 3 PENTELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM\r\nBAB 4 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT \r\nBAB 5 KOORDINASI DAN KERJA SAMA \r\nBAB 6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB 7 PERAN SERTA MASYARAKAT \r\nBAB 8 PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI \r\nBAB 9 PELAPORAN \r\nBAB 10 SISTEM INFORMASI\r\nBAB 11 PENDANAAN \r\nBAB 12 SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB 13 KETENTUAN PENYIDIKAN \r\nBAB 14 KETENTUAN PIDANA \r\nBAB 15 KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021. \n PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2021 \n 39 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk penanganan gangguan trantibum lintas Kabupaten/Kota dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur. Satpol PP Provinsi memiliki peran teknis operasional dalam penyelenggaraan ini. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, di mana setiap orang berhak merasakan manfaat ketenteraman dan ketertiban umum serta mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya akibat gangguan trantibum.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur berbagai larangan bagi masyarakat, seperti menghambat fungsi jalan, membuang sampah di sungai, melakukan kegiatan tanpa izin, dan mengganggu ketertiban sosial. Selain itu, diatur pula mengenai penanganan keadaan bencana dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui tindakan preventif non-yustisial dan tindakan yustisial oleh PPNS.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf a dan huruf b, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 13, Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penyegelan tempat, pembubaran, pemberhentian sementara operasional usaha, penutupan lokasi, pencabutan izin usaha, pemulihan fungsi ruang, paksaan pemerintahan, denda administratif, penarikan paksa, dan penertiban.\r\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 11, Pasal 12 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 huruf c dan huruf d dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC PEACE AND ORDER
AND COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a997542b-f139-4697-8120-a58529441c45","actionData","errors"]