[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9908299-b573-4259-848a-534bb115957a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

usaha-mikro
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;\r\nc. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, wewenang, tugas dan tanggungjawab, kriteria usaha mikro, kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, pengembangan usaha, koordinasi dan pengendalian, kemitraan, insentif, penyediaan pembiayaan, penyelenggaraan inkubasi, hak, kewajiban dan larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, pendanaa, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022. \n 45 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Tegal. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan perekonomian yang demokratis. Tujuannya adalah meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
Perlindungan keberlangsungan usaha mikro melalui kemudahan akses permodalan, pemasaran, dan promosi.
Kriteria usaha mikro berdasarkan modal usaha (maksimal Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan (maksimal Rp2.000.000.000,00).
Kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko, penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum gratis, serta upaya pemulihan usaha mikro dalam kondisi darurat.
Prinsip pemberdayaan usaha mikro yang meliputi penumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan, kebijakan publik yang transparan dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, serta penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik minimal 30% dari total luas lahan area komersial.
Pengelolaan terpadu usaha mikro melalui penataan klaster.
Pengutamaan penggunaan barang/jasa Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah minimal 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
Fasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
Pengembangan usaha mikro melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok.
Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha.
Pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro.
Penyediaan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBD.
Penyelenggaraan inkubasi untuk menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik.

Peraturan ini juga mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi Pelaku Usaha Mikro, serta ketentuan mengenai penyidikan dan pendanaan.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.\n2. Permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.\n3. Seluruh sektor yang menerapkan kriteri Usaha Mikro menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n4. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastuktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelaku Usaha Mikro yang melanggar kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n2. Pelaku Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ilegal dilarang dan dapat dikenai sanksi administratif berupa penutupan usaha, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n3. Usaha besar dan menengah yang memiliki/menguasai Usaha Mikro mitra dapat dikenai sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TEGAL
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
ON
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEGAL,

Considering:

that a just and prosperous society based
on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic
of Indonesia must be realized through
economic development based on
economic democracy;
that in order to improve the position, role
and potential of micro enterprises in realizing
economic growth, equity and improvement
of community income, job creation,
and poverty alleviation in the Region, empowerment
and development efforts are needed
organized in a comprehensive, optimal, and
sustainable manner;
that in order to exercise the authority of
the Regional Government in empowering and
developing micro enterprises as referred to
in Law Number 23 of 2014 on
Regional Government as amended
several times, most recently

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9908299-b573-4259-848a-534bb115957a","actionData","errors"]