[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9899bcc-9218-463c-86e7-7ed705e83905","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan","place_of_enactment","Manna","theme","Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebutuhan-het-pupuk-bersubsidi-sektor pertanian
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Berita Daerah 2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: \r\na. bahwa untuk memenuhi kebutuhan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;\r\nb. bahwa dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016 perlu pengalokasian pupuk bersubsidi menurut Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Selatan dan Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET);\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;\r\n \n Dasar Hukum: UU 4/1956; UU 9/1967; UU 23/2014; Perpres 77/2005; PP 38/2007; Permentan 40/Permentan/OT.140/4/2007; PermenDag 634/M-DAG/PER/4/2013; Permentan 130/Permentan/SR.130/8/2014; dan PerGub 35/2015. \n Materi Pokok: Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompoktani dan menyusun RDKK dengan ketentuan : a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai dengan areal yang diusahakan setiap musim tanam; b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau c. Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam. Pupuk Bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan atau perusahaan perikanan budidaya. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian Kabupaten kepada Dinas Pertanian Provinsi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan petani dalam penerapan pemupukan berimbang dan adanya Peraturan Gubernur Bengkulu yang mengatur tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi.

Ketentuan Substansial:

Peruntukan Pupuk Bersubsidi: Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perusahaan perikanan budidaya.

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi: Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian Kabupaten kepada Dinas Pertanian Provinsi. Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi: Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompoktani melalui Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan Pelaporan: Pelaksana subsidi pupuk wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini 1 sampai Lini IV. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF SOUTH BENGKULU
NUMBER 11 OF 2016
ABOUT
REQUIREMENTS AND HIGHEST RETAIL PRICE (HET)
SUBSIDIZED FERTILIZER FOR THE AGRICULTURE SECTOR
FISCAL YEAR 2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that to meet the needs of farmers in the application of balanced fertilization, fertilizer subsidies are required;
that with the Bengkulu Governor Regulation Number 52 of 2015 concerning the Needs and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizer for the Agriculture Sector in 2016, it is necessary to allocate subsidized fertilizer according to the Sub-Districts of South Bengkulu Regency and to Set the Highest Retail Price (HET);
that based on the considerations as referred to in letters a, and b above, it is necessary to stipulate a Regent Regulation of South Bengkulu concerning the Needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9899bcc-9218-463c-86e7-7ed705e83905","actionData","errors"]