[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9808bda-553f-4d20-84fc-972be1d77d59","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Perizinan Usaha Bidang Perindustrian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN-USAHA-BIDANG-PERINDUSTRIAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Bidang Perindustrian
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Usaha Industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya;\r\nb. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberian izin usaha dibidang perindustrian untuk menjamin kepastian hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Badung;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M–IND/PER/6/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. JENIS PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN; 3. PENERBITAN DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA INDUSTRI; 4. KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI; 5. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI; 6. HAK DAN KEWAJIBAN; 7. SANKSI ADMINISTRATIF; 8. KETENTUAN PENYIDIKAN; 9. KETENTUAN PIDANA; 10. KETENTUAN PERALIHAN; 11. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2004 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha di bidang perindustrian di Kabupaten Badung. Latar belakangnya adalah bahwa usaha industri merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian daerah yang perlu dibina dan dikendalikan. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2004 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti.

Peraturan ini mengatur jenis perizinan usaha di bidang perindustrian, yang meliputi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan. IUI wajib dimiliki oleh perusahaan industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000.000,00, sementara TDI wajib dimiliki oleh industri dengan nilai investasi di atas Rp. 5.000.000,00 hingga Rp. 200.000.000,00. Perusahaan yang melakukan perluasan produksi lebih dari 30% dari kapasitas yang diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan.

Bupati berwenang memberikan IUI, TDI, dan Izin Perluasan untuk industri dengan skala investasi hingga Rp. 10.000.000.000,00, kecuali untuk jenis industri tertentu seperti yang mengolah bahan berbahaya, industri minuman beralkohol, industri teknologi tinggi yang strategis, industri surat berharga, industri senjata dan amunisi, dan industri yang lokasinya lintas provinsi.

Peraturan ini juga mengatur tata cara dan persyaratan penerbitan IUI, TDI, dan Izin Perluasan, termasuk melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip. Pemilik IUI, TDI, dan Izin Perluasan berhak melakukan kegiatan industri sesuai izin yang dimiliki, mendapatkan pembinaan, dan mendapat jaminan/perlindungan dari Pemerintah Daerah. Mereka juga berkewajiban melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian lingkungan, serta menyampaikan informasi industri secara berkala.

","transitional_provisions","1. Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.\n3. TDI yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.","sanctions","1. Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BADUNG
REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 9 OF 2013
ON
BUSINESS LICENSING IN THE INDUSTRIAL SECTOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BADUNG,

Considering / Whereas :

that Industrial Business is one of the people's economic development sectors that needs to be fostered, developed and controlled, both in planning and in business activities;
that the Regional Government is responsible for granting business licenses in the industrial sector to guarantee legal certainty for the community in the Badung Regency area;
that Badung Regency Regulation Number 10 of 2004 concerning Industrial Business is no longer in accordance with legal and social developments;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Business Licensing in the Industrial Sector;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9808bda-553f-4d20-84fc-972be1d77d59","actionData","errors"]